DCNews, Jakarta – Pendanaan dari perusahaan teknologi finansial (fintech) atau pinjaman daring (pindar) –sebelumya pinjol, kian deras mengalir ke sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tren sebaliknya justru terjadi di sektor perbankan. Kredit UMKM di bank mencatat perlambatan signifikan awal 2025, memunculkan pertanyaan tentang efektivitas penyaluran kredit konvensional.
Sebagaimana diungkap Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu, porsi pendanaan pindar untuk sektor UMKM terus meningkat. Per Februari 2025 saja, outstanding pendanaan fintech tercatat sebesar Rp80,07 triliun, dengan Rp29,25 triliun atau 36,53% disalurkan ke sektor produktif dan/atau UMKM. Angka ini naik dari porsi Januari 2025 yang berada di angka 35,64%.
Fenomena ini pun menjadi perhatian serius seorang konsultan keuangan yang juga pendiri Dahlan Consultant, Asep Dahlan dalam wawancara khusus berupa tanya jawab dengan wartawan DCNews, pada Rabu (23/4/2025). Berikut petikan wawacara tersebut.
DcNews:
Pak Asep, data menunjukkan penyaluran kredit UMKM dari perbankan mengalami perlambatan signifikan di awal 2025, sementara pendanaan dari fintech justru semakin deras. Apa pandangan Anda terhadap fenomena ini?
Asep Dahlan:
Ini adalah refleksi dari perubahan perilaku dan kebutuhan pelaku UMKM di lapangan. Mereka membutuhkan akses pembiayaan yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit. Fintech—atau yang sekarang lebih kita kenal dengan sebutan pinjaman daring (pindar)—menyediakan semua itu. Mereka hadir dengan pendekatan berbasis teknologi, penilaian kredit alternatif, dan kecepatan pencairan dana. Sesuatu yang belum bisa ditiru sepenuhnya oleh perbankan konvensional.
DCNews:
Apakah ini artinya perbankan mulai kalah bersaing dalam melayani sektor UMKM?
Asep Dahlan:
Saya tidak akan menyebutnya kalah, tapi tertinggal dalam hal adaptasi. Perbankan memiliki sistem yang lebih ketat dan prasyarat yang panjang, terutama karena mereka harus tunduk pada regulasi yang lebih kompleks. Tapi justru di situlah tantangannya. Jika perbankan tidak berinovasi dalam model penyaluran kredit ke sektor informal, mereka akan makin kehilangan pangsa pasarnya di segmen UMKM.
DcNews:
Apakah pendanaan lewat fintech ini bisa disebut solusi jangka panjang bagi UMKM?
Asep Dahlan:
Sebagian, iya. Tapi kita harus hati-hati. Fintech memberikan solusi cepat, namun tidak selalu murah. Banyak UMKM yang terjebak dalam skema bunga tinggi dan tenor pendek. Jika tidak didampingi dengan edukasi keuangan yang baik, ini bisa menjadi beban baru, bukan solusi.
DcNews:
Lalu bagaimana solusinya, Pak?
Asep Dahlan:
Perlu ada sinergi antara regulator, fintech, dan perbankan. Fintech harus terus didorong untuk transparan dan patuh terhadap prinsip perlindungan konsumen. Perbankan harus mulai menjajaki kerja sama dengan fintech untuk menjangkau pasar yang sebelumnya mereka anggap berisiko. Pemerintah juga punya peran besar dalam mendorong ekosistem pembiayaan UMKM yang sehat dan inklusif.
DcNews:
Apakah ini bisa menjadi momentum reformasi keuangan nasional?
Asep Dahlan:
Tentu saja. Ini waktu yang tepat untuk merancang ulang strategi pembiayaan UMKM. Kita tidak bisa terus berharap pada pendekatan lama. Dengan teknologi dan kolaborasi lintas sektor, kita bisa bangun sistem keuangan yang lebih merata dan berkeadilan. UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita, dan mereka layak mendapatkan dukungan terbaik. ***
