DCNews, Jakarta — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik dengan menggelar forum edukasi di Palembang, Minggu kemarin (28/9/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia atau International Right to Know Day.
Forum yang diikuti sekitar 130 mahasiswa Universitas IBA itu menghadirkan Komisi Informasi Pusat (KIP), akademisi, serta perwakilan BNI. Hadir dalam kegiatan tersebut Komisioner Bidang Sosialisasi Edukasi dan Komunikasi Publik KIP Samrotunnajah Ismail, Rektor Universitas IBA Lily Rahmawati Harahap, serta Area Head BNI Regional Office 03 Palembang Herry Juhaeri.
Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah pilar utama untuk memperkuat kepercayaan publik.
“Keterbukaan informasi publik merupakan fondasi dalam membangun kepercayaan masyarakat. Kami berharap upaya yang dilakukan BNI dapat memberi kontribusi nyata terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan badan publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip DCNews, Selasa (30/9/2025).
Samrotunnajah Ismail menambahkan, generasi muda memiliki peran strategis dalam memastikan keterbukaan informasi menjadi budaya di Indonesia.
“Mahasiswa adalah agen perubahan yang dapat mendorong badan publik lebih transparan, serta mengedukasi masyarakat agar tidak ragu menggunakan haknya untuk tahu,” tegasnya.
Selain forum dengan mahasiswa, BNI juga menyelenggarakan sesi berbagi dengan Mitra BNI serta forum internal karyawan. Program ini ditujukan agar semangat transparansi tak berhenti di tataran konsep, tetapi terwujud dalam praktik sehari-hari di lingkungan perusahaan.
Dalam paparannya, Samrotunnajah mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara kelima di Asia yang mengatur hak masyarakat atas informasi publik melalui UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini disebut sebagai tonggak penting dalam memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
“Momentum Hari Hak untuk Tahu Sedunia harus menjadi pengingat, bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, tetapi kebutuhan untuk membangun tata kelola yang baik,” kata Samrotunnajah.
Melalui agenda bersama KIP, BNI menargetkan peningkatan kesadaran masyarakat, terutama kalangan muda, untuk memanfaatkan hak atas informasi publik. Harapannya, budaya transparansi semakin kuat dan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan maupun korporasi yang akuntabel serta berorientasi pada kepentingan publik. ***
