DCNews, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengkritik minimnya alokasi anggaran untuk layanan kesehatan mendasar dalam rencana kerja Kementerian Kesehatan tahun depan. Ia menilai sejumlah program penting, termasuk vaksin HPV, justru tidak mendapat perhatian yang layak.
“Jujur saya juga terkejut dan prihatin. Beberapa layanan yang sangat mendasar ternyata belum dianggarkan. Padahal seharusnya sudah masuk dan diprioritaskan dalam anggaran tambahan,” ujar Charles dalam rapat bersama Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Charles mengingatkan bahwa vaksin HPV pernah menjadi program prioritas Kemenkes beberapa tahun lalu, namun kini justru tidak muncul dalam alokasi anggaran. “Saya kok jadi agak heran dan bingung. Prioritasnya Pak Menteri kok sepertinya berubah? Apakah ada perbedaan prioritas sekarang?” ucapnya.
Selain soal vaksin, politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti penambahan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Menurutnya, langkah tersebut memunculkan spekulasi publik mengenai kemungkinan kenaikan iuran.
“Di luar sana sudah mulai ramai, Pak, terkait dengan informasi kenaikan iuran BPJS. Dari Kementerian Keuangan sendiri masih simpang siur, ada yang bilang naik, ada yang bilang belum. Kalau melihat penambahan anggaran ini, bisa saja memang ada kenaikan iuran,” jelasnya.
Charles menegaskan pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berdampak langsung pada masyarakat. Menurutnya, kondisi ekonomi rakyat masih berat, sehingga wacana kenaikan iuran berpotensi menambah keresahan publik.
“Frustrasi publik sudah menumpuk dalam beberapa bulan terakhir. Saya harap pemerintah mempertimbangkan dengan serius. Kalau memang iuran naik, maka jumlah penerima bantuan harus ditambah agar rakyat kecil tidak makin terbebani,” tegasnya. ***
