DCNews, Jakarta – Keberlangsungan bangsa tidak boleh dipandang semata untuk kepentingan saat ini, tetapi harus diarahkan demi kepentingan generasi mendatang. Maka dari itu, pendidikan, demokrasi, dan kesepakatan publik terkait arah pembangunan nasional adalah fondasi yang harus dijaga secara menyeluruh.
Dalam diskusi bertema Konstitusi dan Demokrasi Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/8/2025), Sentor asal Jawa Timur, Lia Isthifama pun, mengingatkan bahwamencontohkan perjuangan RA Kartini yang membela pendidikan kaum perempuan bukan demi zamannya sendiri, melainkan untuk 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan.
“Ketika kita memiliki positioning sebagai keterwakilan rakyat, kita harus memahami hakikat demokrasi dan nilai musyawarah dalam Pancasila,” ujarnya.
Lia juga menyinggung dinamika isu publik yang sering memunculkan pro dan kontra, termasuk kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaitkannya dengan teori siklus disintegrasi bangsa dari Ibnu Khaldun, yang memperingatkan bahaya ketimpangan sosial dan rasa termarjinalkan jika tidak dikelola secara bijak.
Mengenai wacana MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, Lia menilai hal itu bukan ambisi politik, melainkan upaya menjaga keberlanjutan bangsa sesuai sejarah konstitusi nasional. “Perubahan konstitusi bisa terjadi melalui konsensus rakyat maupun mekanisme formal. Tantangannya adalah memberi edukasi publik agar memahami pentingnya kesepakatan bersama,” kata novelis Berkisah Tentang Hati itu.
Ia turut menekankan pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai panduan pembangunan jangka panjang dan mendesak revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk memperkuat ketetapan MPR yang dinilainya memiliki nilai eksternal lebih tinggi dibanding peraturan biasa.
Lia menutup dengan ajakan kepada generasi muda untuk memahami proses politik secara utuh, termasuk penerapan otonomi daerah yang berkeadilan. “Jangan sampai keadilan hanya dirasakan di satu sisi, tapi di mata publik justru terlihat timpang. Generasi muda harus merasa menjadi bagian penting dalam kajian dan praktik demokrasi,” ujarnya. ***
