DCNews, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tengah menelusuri kesaksian penting dari Satori, anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024, terkait dugaan korupsi dana sosial Bank Indonesia (PSBI) dan program Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) milik Otoritas Jasa Keuangan. Dalam kesaksiannya, Satori mengklaim seluruh anggota Komisi XI DPR RI saat itu ikut menerima aliran dana CSR dari dua lembaga keuangan negara tersebut.
“Kami mendalami pernyataan tersebut. Jika informasi itu terbukti benar, KPK akan melakukan pengecekan dan pendalaman lebih lanjut,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam keterangan pers yang dikutip Jumat (8/8/2025).
Dugaan tersebut mencuat dalam penyidikan kasus korupsi dana CSR BI-OJK untuk periode 2020 hingga 2023. Saat ini, KPK telah menetapkan dua tersangka dari unsur DPR RI, yakni Satori dari Fraksi Partai NasDem dan Heri Gunawan dari Partai Gerindra.
Selain kedua nama tersebut, KPK juga diketahui telah memeriksa sejumlah politisi lain dari Komisi XI DPR RI periode yang sama, termasuk Fauzi Amro dan Charles Meikyansah—keduanya juga berasal dari Partai NasDem.
Dana CSR dalam Transaksi Politik?
Dalam rekonstruksi yang tengah digali KPK, skema korupsi diduga bermula dari rangkaian rapat pembahasan rencana anggaran tahunan antara Komisi XI DPR RI dan lembaga terkait. Setelah agenda pemaparan terbuka dari BI dan OJK, Panitia Kerja (Panja) Komisi XI disebut-sebut menggelar rapat tertutup bersama kedua institusi tersebut.
Dalam pertemuan tertutup itu, BI dikabarkan menawarkan jatah 10 kuota dana PSBI yang dapat didistribusikan kepada anggota DPR RI, sementara OJK disebut menawarkan antara 18 hingga 24 kuota dana PJK.
Sumber internal menyebut, distribusi dana CSR tersebut diduga menjadi bagian dari kompromi politik yang membuat DPR akhirnya menyetujui anggaran yang diajukan BI dan OJK dalam sidang berikutnya, biasanya pada akhir tahun anggaran.
Masih Terbuka Lebar
KPK belum memastikan sejauh mana keterlibatan kolektif anggota Komisi XI dalam skandal ini. Namun, jika klaim Satori dapat dibuktikan, maka kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal korupsi legislatif terbesar sejak reformasi, dengan implikasi serius terhadap kredibilitas pengawasan anggaran oleh DPR RI.
“Prinsipnya, KPK akan menindaklanjuti setiap informasi yang relevan dan didukung alat bukti. Tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah,” tutup Asep. ***
