DCNews, Jakarta — Kasus gagal bayar yang melibatkan platform Peer-to-Peer (P2P) lending Akseleran dinilai dapat memicu krisis kepercayaan dari para pemberi pinjaman (lender), terutama individu, terhadap industri pinjaman daring (pindar) di Indonesia. Kekecewaan mendalam juga mulai mengarah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor ini.
Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyebut kasus Akseleran bisa menjadi preseden buruk karena bukan kali pertama platform P2P lending mengalami wanprestasi massal.
“Industri [pindar] yang akan dirugikan. Permintaan pendanaan masih tinggi, tapi kepercayaan lender menurun. Ini bisa mendorong pertumbuhan pinjaman online ilegal yang jauh lebih berisiko bagi masyarakat,” kata Nailul kepada wartawan, Senin (23/6/2025).
Akseleran dituding gagal membayar kewajiban kepada sejumlah lender dengan total kerugian mencapai Rp1,67 miliar, sebagaimana dilaporkan oleh enam korban melalui firma hukum Badranaya Partnership.
Data resmi Akseleran menunjukkan tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB90) hanya mencapai 45,11% per Sabtu (21/6/2025), artinya lebih dari setengah peminjam menunggak pembayaran lebih dari tiga bulan. Angka tersebut menunjukkan tingkat wanprestasi (TWP90) sebesar 54,89%, menandai kegagalan sistemik dalam penyaluran kredit.
Kinerja TKB lainnya bahkan lebih memprihatinkan:
TKB60: 32,54%
TKB30: 23,72%
TKB0: 13,65%
Meski Akseleran mengklaim TKB Total-nya mencapai 98,58%, angka ini tidak mencerminkan kegagalan jangka pendek yang tengah dialami lender saat ini.
Lender Menanti Kepastian OJK
Menurut Nailul, banyak lender kini menunggu langkah konkret OJK terkait pengembalian dana yang sudah disalurkan ke Akseleran. Ia menilai regulator harus hadir memberikan jaminan kepastian, termasuk jika pengembalian harus dilakukan secara bertahap.
“OJK harus mengawasi ketat penyelesaian masalah ini. Jika perlu, fasilitasi skema cicilan kepada lender, yang setidaknya memberi kepastian,” ujarnya.
Nailul juga menyoroti lemahnya proses seleksi peminjam (borrower) dalam sistem P2P lending. Ia menyebut banyak peminjam dengan riwayat kredit buruk di perbankan yang tetap lolos mendapatkan pinjaman secara daring.
Untuk itu, ia merekomendasikan perbaikan menyeluruh terhadap proses credit scoring, serta pelibatan wajib Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sejak awal, guna mencegah peminjam bermasalah mengakses platform P2P lending.
OJK Buka Suara, Janji Pantau dan Koordinasi Hukum
Menanggapi maraknya kasus gagal bayar di industri ini, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengatakan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan dan meminta tanggung jawab penuh dari penyelenggara platform.
“OJK terus melakukan pemantauan penyelesaian permasalahan, termasuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam rangka proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Agusman dalam keterangan tertulis.
Industri P2P lending tengah diuji. Kepercayaan publik, yang menjadi fondasi utama ekonomi digital berbasis pinjaman, bisa runtuh jika regulasi dan pengawasan tidak segera diperkuat. Kasus Akseleran menjadi alarm keras bagi semua pihak—terutama OJK—untuk bertindak lebih dari sekadar mencatat angka. ***
