DCNews, Bandung — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan beasiswa bagi 1.000 anak dari keluarga kurang mampu untuk kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) serta perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja bagi 5,4 juta warga pada 2027. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap kebijakan tersebut dapat meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus menekan ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol).
Rencana tersebut disampaikan Dedi dalam puncak kegiatan FinExpo 2026 bertema *Inklusi Keuangan Cerdas Menuju Indonesia Emas* di Bandung, Kamis (29/10/2026). Menurut dia, tekanan biaya pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu beban rumah tangga yang dapat mendorong masyarakat mencari pinjaman, termasuk untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya bisa diantisipasi.
Dedi menilai, upaya menekan jeratan pinjol dan judol tidak cukup hanya dengan mengimbau masyarakat agar lebih bijak mengelola uang. Negara juga perlu hadir melalui perlindungan terhadap kebutuhan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan, agar keluarga tidak terpaksa berutang ketika menghadapi kebutuhan mendesak.
“Apa pesan saya adalah seluruh warga Jabar, agar Jabar tidak menjadi ranking pertama pinjol di Indonesia. Tidak jadi ranking pertama judol di Indonesia. Ya caranya satu, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, cerdaslah dalam melakukan keuangan,” kata Dedi.
Dedi Soroti Utang demi Gengsi dan Pesta Pernikahan
Selain mendorong peran pemerintah, Dedi mengingatkan masyarakat agar tidak mengorbankan stabilitas keuangan keluarga demi gengsi sosial. Ia menyoroti kebiasaan menggelar pesta pernikahan di luar kemampuan finansial yang berpotensi meninggalkan beban cicilan setelah acara selesai.
Dedi mencontohkan pengalamannya saat mengunjungi sebuah pesta pernikahan di Majalengka. Ketika menanyakan sumber biaya hajatan kepada keluarga penyelenggara, ia mendapat jawaban bahwa dana sebesar Rp25 juta berasal dari pinjaman.
“Saya pergi ke Majalengka, ada orang kawinan saya mampir. Saya pasti nanya, karena saya mah pemimpin lembur. Saya nanya, modal kawin di mana? Dijawab minjem Rp25 juta. Bayangin. Nyicil kumaha isukan,” ujarnya.
Menurut Dedi, pola pikir *kajeun tekor asal kasohor*, yang berarti rela merugi demi mendapatkan pengakuan atau popularitas, perlu ditinggalkan. Pengeluaran untuk menjaga gengsi, kata dia, dapat menjadi awal persoalan keuangan berkepanjangan apabila tidak disesuaikan dengan kemampuan membayar.
Karena itu, ia mengajak masyarakat membedakan kebutuhan dan keinginan sebelum mengambil keputusan keuangan. Pengelolaan keuangan yang sehat dinilai penting agar keluarga tidak terjebak dalam utang konsumtif yang berisiko mengganggu pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Beasiswa Penuh untuk 1.000 Anak Kurang Mampu
Di sisi pendidikan, Dedi mengungkapkan rencana menyiapkan beasiswa bagi 1.000 anak dari keluarga kurang mampu di Jawa Barat untuk menempuh pendidikan tinggi di ITB. Skema tersebut masih dalam tahap perumusan, termasuk konsep pembiayaan yang akan digunakan.
“Saya sudah akan menyiapkan lagi sekarang 1.000 anak Jawa Barat. Saya ingin, saya cita-cita nih. Lagi-lagi saya rumusin, ingin semuanya sekolah di ITB. Dan itu orang-orang miskin. Saya lagi nyiapin konsepnya,” kata Dedi.
Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi anak-anak dari keluarga yang selama ini menghadapi keterbatasan biaya. Dengan dukungan pembiayaan pendidikan, keluarga diharapkan tidak perlu menanggung beban pengeluaran yang berlebihan atau mengorbankan aset produktif demi menyekolahkan anak.
Meski demikian, realisasi program masih bergantung pada penyelesaian konsep dan skema pelaksanaannya. Rincian mengenai persyaratan penerima, mekanisme seleksi, serta besaran pembiayaan belum dijelaskan dalam pernyataan tersebut.
Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan Kerja bagi 5,4 Juta Warga
Selain pendidikan, Pemprov Jabar memproyeksikan perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja bagi 5,4 juta warga pada 2027. Dedi menyebut pelaksanaan rencana tersebut bergantung pada kemampuan keuangan daerah agar tidak menimbulkan defisit anggaran.
“Tahun 2027, moga ada rezekinya. Moga kita tidak defisit lagi. 5,4 juta rakyat Jawa Barat, itu mendapat asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kesehatan. 5,4 juta,” ucapnya.
Dedi menegaskan, perlindungan terhadap risiko kesehatan dan akses pendidikan merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara. Tanpa perlindungan yang memadai, keluarga berisiko kehilangan tabungan maupun aset yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun ketika menghadapi biaya rumah sakit atau kebutuhan pendidikan anak.
“Tugas negara itu cuma dua. Satu, lindungi rakyat ketika sakit, jangan sampai dia habis hasil usaha puluhan tahunnya untuk bayar rumah sakit. Dua, lindungi rakyat dari pendidikan anak-anaknya. Jangan sampai untuk nyekolahin anaknya, dia harus jual sawah, jual kembar. Itu tugas negara,” tuturnya.
Melalui rencana beasiswa dan perlindungan asuransi tersebut, Pemprov Jabar berupaya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Namun, efektivitas kebijakan dalam menekan pinjol dan judol akan bergantung pada realisasi program, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta keberlanjutan pembiayaan daerah. ***
