DCNews, Tasikmalaya — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Tasikmalaya mendesak pemerintah daerah dan kepolisian menuntaskan sejumlah persoalan publik, mulai dari kenaikan harga beras, lampu penerangan jalan umum (PJU) yang padam, kejahatan geng motor, hingga intimidasi oleh penagih utang ilegal.
Desakan itu disampaikan dalam demonstrasi di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026). Melalui aksi bertajuk “Indonesia Gawat Darurat” dan “Tasik Gawat Darurat”, mahasiswa menyoroti persoalan yang mereka nilai berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi dan keamanan warga.
Koordinator Lapangan BEM se-Kota Tasikmalaya, Aday, mengatakan aksi tersebut berangkat dari persoalan yang dirasakan masyarakat. Menurut dia, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian serius terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok dan fasilitas penerangan jalan yang belum berfungsi optimal.
Mahasiswa juga menyoroti maraknya kejahatan jalanan yang dikaitkan dengan geng motor serta praktik penagihan utang yang diduga dilakukan secara melanggar hukum. Mereka menilai persoalan tersebut membutuhkan penanganan konkret agar masyarakat memperoleh rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Desak Polres Tasikmalaya Kota Tindak Penagih Utang Ilegal
Dalam tuntutannya, mahasiswa secara khusus meminta Kepolisian Resor (Polres) Tasikmalaya Kota menindak oknum penagih utang atau debt collector ilegal yang diduga melakukan intimidasi terhadap warga.
Aday dan massa aksi mendesak kepolisian mengambil langkah nyata untuk menangani laporan terkait praktik penagihan yang melanggar hukum. Mereka menilai penegakan hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.
Desakan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam demonstrasi yang turut mengangkat persoalan ekonomi dan keamanan di Kota Tasikmalaya. Meski demikian, dugaan pelanggaran oleh penagih utang perlu ditangani berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku.
Mahasiswa Kecewa Wali Kota dan Ketua DPRD Tak Hadir
Selain menyampaikan tuntutan, massa aksi meminta Wali Kota Tasikmalaya, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, dan Kapolres Tasikmalaya Kota menemui mereka untuk mendengarkan aspirasi secara langsung.
Namun, hingga demonstrasi berakhir, wali kota dan ketua DPRD tidak hadir secara langsung. Keduanya diwakili oleh pejabat dari Pemerintah Kota Tasikmalaya dan DPRD Kota Tasikmalaya.
Ketidakhadiran dua pimpinan daerah tersebut menuai kekecewaan dari mahasiswa. Aday menilai kehadiran langsung para pemangku kebijakan penting untuk menunjukkan keseriusan dalam merespons persoalan yang disampaikan masyarakat.
Bagi mahasiswa, demonstrasi itu tidak hanya menjadi ruang untuk menyuarakan tuntutan, tetapi juga sarana mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan jawaban atas persoalan yang mereka anggap mendesak.
Melalui slogan “Indonesia Gawat Darurat” dan “Tasik Gawat Darurat”, mahasiswa menyampaikan keprihatinan terhadap isu nasional sekaligus berbagai persoalan di tingkat daerah. Mereka berharap tuntutan tersebut ditindaklanjuti melalui langkah konkret, bukan berhenti pada penerimaan aspirasi saat demonstrasi. ***
