DCNews, Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 setelah sejumlah fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan anggaran yang menjadi pijakan kebijakan fiskal pemerintah tahun depan.
Pandangan fraksi-fraksi tersebut memperlihatkan sejumlah titik perhatian DPR, mulai dari efektivitas belanja negara dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pencapaian target pertumbuhan ekonomi, hingga penguatan penerimaan perpajakan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah sebelumnya telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2027 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR pada 14 Agustus 2026.
Penyampaian pandangan fraksi merupakan bagian dari tahapan pembahasan RAPBN sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.
“Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada Rapat Paripurna 14 Agustus 2026 yang lalu,” kata Dasco dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
PDIP Soroti Anggaran Makan Bergizi Gratis
Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program MBG. Fraksi tersebut menilai besarnya alokasi anggaran harus diikuti dengan tata kelola yang mampu memastikan manfaat program benar-benar diterima kelompok sasaran.
Anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun dinilai perlu dikelola secara tepat sasaran sekaligus memperhitungkan kemampuan fiskal negara.
PDIP juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan tata kelola penyediaan makanan bergizi, termasuk memastikan penerima manfaat berasal dari kelompok yang membutuhkan.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Budi Sulistyono Kanang mengatakan anak-anak sekolah di daerah terpencil, tertinggal, dan terisolir masih membutuhkan perhatian dalam pelaksanaan program tersebut.
“Belanja negara yang efisien, yang berkualitas harus ditunjukkan dengan menetapkan indikasi kualitas belanja di setiap kementerian atau lembaga dengan indikator yang terukur,” ujar Kanang.
Menurut dia, efektivitas belanja pemerintah tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Kualitas penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap masyarakat juga perlu menjadi ukuran utama.
Golkar Pertanyakan Strategi Capai Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menyoroti target pertumbuhan ekonomi 2027 yang dipatok pemerintah sebesar 6 persen.
Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Nurul Arifin mengapresiasi penetapan target tersebut. Namun, dia menilai pencapaiannya membutuhkan sumber pertumbuhan baru yang mampu memperkuat kapasitas produksi dan produktivitas nasional secara berkelanjutan.
Golkar meminta pemerintah menjelaskan strategi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara statistik, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
“Untuk itu, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan pemerintah mengenai strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas, terutama dalam menghasilkan penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Nurul.
Dengan target pertumbuhan 6 persen, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan ekspansi ekonomi berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat.
Gerindra Dorong Tax Ratio Konsisten Dua Digit
Fraksi Partai Gerindra menyoroti sisi penerimaan negara, terutama target peningkatan rasio pajak atau tax ratio.
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad mendukung rencana pemerintah menaikkan tax ratio dari 9,31 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025 menjadi 10,4 persen pada 2027.
Menurut dia, peningkatan tersebut perlu dijaga agar menjadi tren berkelanjutan seiring dengan semakin besarnya skala perekonomian nasional.
“Kami mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis agar rasio pajak ini konsisten bertahan di angka dua digit seiring dengan membesarnya skala ekonomi nasional. Sistem perpajakan kita harus lebih adaptif,” ujar Kamrussamad.
Dorongan tersebut menempatkan reformasi perpajakan sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga ruang fiskal pemerintah. Peningkatan penerimaan dibutuhkan agar pembiayaan berbagai program prioritas tidak terlalu bergantung pada penambahan utang.
Target Ekonomi RAPBN 2027
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro sebagai pijakan penyusunan anggaran.
Pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan mencapai 6 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Inflasi diproyeksikan tetap terkendali pada level 2,5 persen.
Pemerintah juga menetapkan asumsi suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen. Sementara itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada di kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Untuk sektor energi, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) diperkirakan berada pada level 75 dolar AS per barel.
Target lifting minyak ditetapkan sebesar 610.000 barel per hari, sedangkan lifting gas mencapai 954.000 barel setara minyak per hari.
Asumsi-asumsi tersebut akan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menghitung kapasitas penerimaan, belanja, serta kebutuhan pembiayaan dalam APBN 2027.
Kemiskinan dan Pengangguran Ditargetkan Turun
RAPBN 2027 juga membawa target pembangunan yang berkaitan langsung dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0-6,5 persen pada 2027. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan target APBN 2026 yang berada pada kisaran 6,5-7,5 persen.
Penurunan tingkat kemiskinan diharapkan berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan pelaksanaan APBN yang efektif.
Target serupa ditetapkan untuk tingkat pengangguran terbuka. Pada 2027, pemerintah menargetkan indikator tersebut berada pada kisaran 4,30-4,87 persen, lebih rendah dibandingkan target 2026 sebesar 4,44-4,96 persen.
Sementara itu, ketimpangan pendapatan yang tercermin melalui rasio gini ditargetkan membaik menjadi 0,362-0,367. Target tersebut lebih rendah dibandingkan sasaran 2026 sebesar 0,377-0,380.
Pemerintah juga menargetkan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575 pada 2027.
Rangkaian target tersebut menunjukkan bahwa pembahasan RAPBN 2027 tidak hanya akan berfokus pada angka pertumbuhan ekonomi dan kesehatan fiskal, tetapi juga pada seberapa jauh anggaran negara mampu diterjemahkan menjadi perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Setelah pandangan umum fraksi disampaikan, pembahasan RAPBN 2027 akan berlanjut melalui tahapan pembahasan antara DPR dan pemerintah sebelum rancangan anggaran tersebut ditetapkan menjadi APBN 2027. ***
