DCNews, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan praktik judi online (judol) telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara yang memanfaatkan kecanggihan teknologi digital untuk menghindari penegakan hukum. Kondisi tersebut membuat upaya pemberantasan judol di Indonesia semakin kompleks dan membutuhkan sinergi lintas lembaga, termasuk sektor perbankan, aparat penegak hukum, hingga kerja sama internasional.
Perkembangan teknologi digital yang pesat di satu sisi menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Namun di sisi lain, kemajuan tersebut juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk membangun jaringan ilegal yang semakin sulit dideteksi. Salah satu bentuk kejahatan yang terus menjadi perhatian pemerintah adalah praktik judi online yang kini beroperasi melalui jaringan lintas negara dengan metode yang terus berubah.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan penyalahgunaan teknologi digital telah melahirkan ekosistem kejahatan yang semakin terorganisir. Menurutnya, manipulasi ruang digital membuat aktivitas ilegal kian sulit dibedakan dari aktivitas digital yang sah.
“Saat ini kita melihat bagaimana manipulasi digital ini semakin sulit dibedakan dari realitas. Ruang penyalahgunaan teknologi berkembang menjadi ekosistem kejahatan terorganisir lintas negara. Manifestasi paling nyata dari fenomena ini adalah praktik judi online yang terus berkembang dan semakin kompleks penanganannya,” kata Friderica dalam Banking Forum di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Perempuan yang akrab disapa Kiki itu mengungkapkan sedikitnya terdapat enam tantangan utama dalam memberantas judi online di Indonesia.
Tantangan pertama adalah kemampuan penyedia platform judi online yang dengan cepat mengganti nama domain atau situs setelah dilakukan pemblokiran. Menurutnya, langkah tersebut membuat upaya penindakan harus dilakukan secara berulang.
“Domain atau situs yang kita tutup terkait judi online sangat cepat berubah nama dan muncul kembali,” ujarnya.
Kedua, pelaku menggunakan berbagai rekening perantara dan identitas digital untuk menyamarkan aliran dana hasil perjudian. Pola tersebut menyulitkan proses pelacakan transaksi keuangan dan pengungkapan jaringan pelaku.
Ketiga, sebagian besar operasi judi online dikendalikan oleh sindikat lintas negara. Karena itu, penanganannya memerlukan kerja sama internasional, termasuk melalui koordinasi dengan Interpol dan aparat penegak hukum di berbagai negara.
“Kita sudah lihat kepolisian juga banyak bekerja sama dengan Interpol karena banyak kejahatan di negara lain yang melibatkan orang Indonesia,” kata Friderica.
Selain itu, OJK juga menghadapi tantangan berupa belum terintegrasinya berbagai sumber data sehingga analisis terhadap jaringan kejahatan belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Faktor sosial dan budaya yang masih mendorong masyarakat terlibat dalam perjudian daring juga dinilai menjadi hambatan tersendiri.
Tantangan terakhir adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai risiko kejahatan keuangan digital, termasuk bahaya judi online dan pinjaman online ilegal.
Friderica menegaskan peningkatan literasi keuangan digital menjadi tanggung jawab bersama. Ia meminta industri perbankan turut aktif memberikan edukasi kepada nasabah agar tidak terjebak dalam berbagai bentuk kejahatan keuangan berbasis digital.
Menurutnya, amanat dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memberikan peran kepada lembaga jasa keuangan untuk memperkuat literasi masyarakat sebagai langkah preventif menghadapi maraknya judi online maupun pinjaman online ilegal.
“Di Undang-Undang P2SK, Bapak-Ibu juga mendapat tugas untuk memberikan literasi kepada masyarakat. Ini bisa menjadi topik yang sangat bermanfaat agar masyarakat tidak menjadi korban berbagai skema, baik judi online maupun pinjaman online ilegal,” tutup Friderica. ***
