DCNews, Lampung — Pengetahuan masyarakat Lampung tentang keuangan tumbuh lebih cepat dibanding pemanfaatannya. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat indeks literasi keuangan di provinsi itu mencapai 72,3 persen, melampaui rata-rata nasional 69,6 persen. Namun, indeks inklusi keuangan Lampung baru 90,9 persen, tertinggal dari angka nasional 93,6 persen.
Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan belum sepenuhnya berujung pada penggunaan layanan keuangan formal secara optimal. Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution menilai kepercayaan menjadi faktor penting untuk menjembatani keduanya.
“Di sinilah trust atau kepercayaan menjadi jembatan. Ketika masyarakat paham, merasa aman, dan percaya, mereka akan lebih yakin untuk menggunakan layanan keuangan formal secara berkelanjutan dan lebih optimal,” kata Farid dalam acara Lampung Financial Festival 2026, Sabtu (5/9/2026).
Digitalisasi Buka Akses, Sekaligus Risiko
Farid mengatakan perkembangan teknologi digital membuka peluang lebih besar untuk memperluas akses sekaligus mempercepat edukasi keuangan. Kondisi itu ditopang oleh tingginya penggunaan telepon seluler di masyarakat.
Generasi muda, menurut dia, menjadi kelompok yang paling dekat dengan berbagai layanan keuangan digital, mulai dari mobile banking, dompet digital, fintech hingga aplikasi investasi.
“Generasi muda sangat akrab dengan mobile banking, dompet digital, fintech, dan aplikasi investasi. Ini membuat akses semakin mudah dan edukasi bisa menjangkau masyarakat dengan jauh lebih cepat,” ujarnya.
Namun, kemudahan tersebut juga membawa konsekuensi. Farid mengingatkan penetrasi teknologi yang semakin luas dapat meningkatkan paparan masyarakat terhadap berbagai jebakan keuangan, terutama di kalangan generasi muda.
Risikonya antara lain pinjaman online ilegal, judi online, hingga perilaku belanja impulsif yang dipengaruhi fenomena Fear of Missing Out (FOMO), You Only Live Once (YOLO) dan berbagai kemudahan pembayaran seperti paylater.
“Muncul berbagai jebakan keuangan. Ada pinjol ilegal, ada judi online, adik-adik yang suka belanja ada FOMO, ada YOLO, ada FOPO, serta belanja impulsif dengan insentif diskon dan paylater yang dipicu oleh algoritma digital,” paparnya.
Tiga Kebiasaan Menjaga Keuangan
Untuk menghadapi perubahan perilaku keuangan di era digital, Farid menyarankan masyarakat membangun tiga kebiasaan sederhana.
Pertama, menyisihkan dana, bukan menyisakan dana. Menurut dia, menabung perlu ditempatkan sebagai prioritas sejak seseorang menerima penghasilan, bukan dilakukan setelah seluruh kebutuhan dan keinginan terpenuhi.
Kedua, berbelanja berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar keinginan. Masyarakat perlu lebih waspada terhadap berbagai promosi digital dan kemudahan transaksi yang dapat mendorong pembelian secara spontan.
Farid menilai algoritma kecerdasan buatan (AI) pada berbagai platform digital semakin mampu membaca preferensi pengguna sehingga promosi dapat dibuat semakin personal.
“Punya gadget, dan itu hati-hati, karena algoritma AI terus belajar tentang apa yang kita sukai, menggoda kita semua untuk terus membeli. Jangan biarkan teknologi mengendalikan keputusan keuangan kita. Kita harus tetap pegang kendali,” ujarnya.
Ketiga, masyarakat perlu membangun “tabungan” yang tidak berwujud, yakni karakter, ilmu pengetahuan, dan relasi.
Farid menyebut karakter sebagai bagian dari modal spiritual, ilmu sebagai human capital, sementara relasi yang sehat merupakan social capital. Ketiganya, kata dia, merupakan aset jangka panjang yang turut menentukan ketahanan seseorang dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan dan keuangan.
Data LPS tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa peningkatan literasi saja belum cukup. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengetahuan finansial berubah menjadi kepercayaan, keputusan yang sehat, serta penggunaan layanan keuangan formal yang aman dan bertanggung jawab. ***
