DCNews, Surabaya — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong Pemerintah Kota Surabaya mengubah kerja sama internasional dari sekadar hubungan seremonial menjadi kemitraan yang mampu menghasilkan investasi, memperluas perdagangan, dan mempercepat transfer teknologi. BKSAP menilai diplomasi kota perlu diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Surabaya di tengah persaingan global.
Pesan tersebut disampaikan anggota BKSAP DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, dalam diskusi bertema “Peran Diplomasi DPR RI untuk Pembangunan Kota Surabaya: Sinergi dan Kolaborasi” bersama Wali Kota Surabaya Respati Ahmad Ardianto dan jajaran Pemerintah Kota Surabaya dalam kunjungan kerja BKSAP ke Surabaya, Sabtu (11/7/2026).
Dalam forum tersebut, Habib Aboe mengatakan Surabaya memiliki modal yang kuat untuk memperluas peran di tingkat internasional. Menurutnya, berbagai keberhasilan pembangunan yang dicapai kota ini menjadi bekal penting untuk membangun kemitraan global yang lebih produktif.
Ia mengapresiasi capaian Surabaya yang memperoleh penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai Terbaik II Tingkat Kota dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting, serta Terbaik I Tingkat Kota pada kategori Creative Financing tahun 2026.
“Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian Kota Surabaya yang selama ini berhasil menjadi salah satu wajah kemajuan Indonesia,” ujar Habib Aboe.
Menurut dia, rekam jejak tersebut menjadi nilai tambah bagi Surabaya dalam memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai kota di dunia. Ia menilai konsep city diplomacy yang telah dijalankan Pemerintah Kota Surabaya melalui kemitraan sister city dengan sedikitnya tujuh kota telah membuka fondasi yang baik untuk memperluas kolaborasi internasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa setiap kerja sama luar negeri harus memiliki sasaran yang jelas serta memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
“Karena itu, kita tidak ingin kerja sama-kerja sama tersebut berhenti pada aspek seremonial belaka. Kita harus mendorong kerja sama tersebut bisa menghasilkan investasi, peningkatan perdagangan, hingga transfer teknologi,” katanya.
Habib Aboe juga menawarkan sejumlah peluang kerja sama yang dinilai dapat mempercepat pembangunan Surabaya. Salah satunya melalui penguatan kemitraan dengan Guangzhou, China, terutama dalam bidang investasi dan transfer teknologi kesehatan. Menurutnya, Guangzhou memiliki pengalaman sebagai salah satu tujuan utama investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) sekaligus didukung jaringan rumah sakit berstandar internasional.
Pada sektor maritim, ia mendorong peningkatan kolaborasi antara industri galangan kapal Surabaya, termasuk PT PAL Indonesia, dengan Busan, Korea Selatan, yang dikenal sebagai salah satu pusat industri perkapalan dunia. Kerja sama tersebut dinilai berpotensi memperkuat kapasitas industri maritim nasional sekaligus meningkatkan daya saing sektor manufaktur.
Selain itu, Habib Aboe menilai kolaborasi akademik antara Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan Kitakyushu, Jepang, dapat diperluas untuk mendukung pengembangan teknologi otomotif, robotika, dan inovasi industri berbasis riset.
Sebagai alat kelengkapan DPR RI yang membidangi hubungan antarparlemen, BKSAP menyatakan siap memanfaatkan jaringan diplomasi parlemen untuk membuka akses kerja sama internasional yang lebih luas bagi Pemerintah Kota Surabaya.
“Tentunya akan bagus jika kita melakukan sinergi, sehingga jejaring diplomasi parlemen yang kami miliki dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang kerja sama yang lebih konkret dan saling menguntungkan,” ujar Habib Aboe.
BKSAP berharap sinergi antara diplomasi parlemen dan pemerintah daerah dapat menghasilkan program-program yang berdampak nyata, mulai dari peningkatan investasi, perluasan pasar ekspor, penguatan inovasi teknologi, hingga terciptanya lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Surabaya. ***
