DCNews, Jakarta – Di tengah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang menjangkau jutaan pelaku usaha di seluruh Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan petugas sensus. Masyarakat diminta memastikan identitas petugas sebelum memberikan data guna menghindari penyalahgunaan informasi pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali tersebut memiliki peran strategis dalam memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh dan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan nasional.
BPS diketahui merekrut sekitar 190 ribu petugas lapangan untuk melaksanakan pendataan dari Juni hingga Juli 2026. Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui metode door-to-door kepada para pelaku usaha di berbagai daerah.
“Kita mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi ini agar seluruh pelaku usaha jasa keuangan, ketika ada BPS datang, mereka memberikan jawaban atas sensus yang diberikan dan memberikan jawaban yang sebenarnya,” ujar Friderica dalam konferensi pers Seminar on Scams, Senin (6/7/2026).
Friderica mengatakan OJK menaruh kepercayaan terhadap profesionalisme petugas lapangan yang direkrut langsung oleh BPS. Sebagai lembaga negara, BPS juga dinilai memiliki sistem dan standar yang mampu menjaga kerahasiaan data masyarakat yang dihimpun selama proses sensus.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa momentum pelaksanaan sensus dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi penipuan dengan menyamar sebagai petugas resmi.
“Tidak kita pungkiri, bisa jadi ada pihak-pihak yang mendompleng hal ini. Karena itu lagi-lagi kuncinya adalah masyarakat waspada, harus cek dulu ini benar tidak petugas dari BPS,” tegasnya.
Karena itu, masyarakat diminta selalu memverifikasi identitas petugas sebelum memberikan informasi. Friderica menyarankan warga mengecek kartu identitas petugas serta mengonfirmasi kedatangannya kepada pengurus RT/RW setempat, mengingat petugas sensus umumnya telah berkoordinasi dengan aparat lingkungan sebelum melakukan pendataan.
Ia menambahkan, berdasarkan pengalaman OJK yang juga kerap bekerja sama dengan BPS dalam berbagai survei nasional, prosedur operasional petugas lapangan telah disusun secara ketat sehingga proses pendataan berjalan sesuai standar.
Dalam pelaksanaannya, sebagian besar responden akan diwawancarai secara langsung oleh petugas sensus. Selain mengajukan pertanyaan, petugas juga bertugas menjelaskan konsep maupun definisi dalam kuesioner apabila diperlukan agar seluruh responden memiliki pemahaman yang sama. Metode tersebut diterapkan untuk menjaga kualitas dan konsistensi data yang dikumpulkan.
Sementara itu, bagi kelompok usaha berskala besar yang memiliki sistem administrasi lebih lengkap, BPS menyediakan opsi pengisian kuesioner secara daring (online) secara mandiri. Skema ini diharapkan memberikan fleksibilitas sekaligus mempermudah penyampaian data sesuai kebutuhan sensus.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat mengenai kondisi dunia usaha nasional. Karena itu, partisipasi masyarakat tetap dibutuhkan, namun harus diiringi dengan kewaspadaan agar tidak menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan kegiatan resmi pemerintah. ***
