DCNews, Jakarta — Di tengah ambisi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen dan mempercepat agenda hilirisasi industri, kalangan dunia usaha mulai menyuarakan kekhawatiran terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi mempersempit ruang gerak sektor swasta. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menghambat investasi, penciptaan lapangan kerja, serta daya saing ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Firman Soebagyo, menilai pemerintah perlu menempatkan sektor swasta sebagai mitra strategis pembangunan, bukan sekadar pelengkap kebijakan ekonomi. Menurutnya, kontribusi dunia usaha selama ini menjadi salah satu faktor utama yang menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan penerimaan negara.
“Pembangunan dan target pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai apabila pemerintah hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sektor swasta adalah mesin pertumbuhan yang sesungguhnya. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menyumbang penerimaan negara melalui pajak,” kata Firman dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Ia mengingatkan bahwa kapasitas fiskal pemerintah memiliki keterbatasan sehingga tidak mungkin seluruh kebutuhan pembangunan nasional ditopang oleh APBN. Menurutnya, sebagian besar anggaran negara telah terserap untuk berbagai kebutuhan strategis, mulai dari pendidikan, subsidi energi, belanja pegawai, hingga pembangunan infrastruktur.
“Dengan alokasi 20 persen untuk pendidikan, subsidi energi, gaji ASN, dan infrastruktur, ruang gerak APBN sangat terbatas. Karena itu, pemerintah harus memberi ruang lebih luas bagi sektor swasta untuk tumbuh,” ujarnya.
Firman menilai pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada kekuatan anggaran negara, melainkan pada terciptanya iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan memberikan kepastian bagi investor.
Menurutnya, pemerintah semestinya berperan sebagai regulator dan fasilitator yang menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif, bukan menjadi pihak yang justru memunculkan hambatan baru bagi pelaku usaha.
“Negara maju tidak dibangun dengan mengandalkan APBN semata, tetapi dengan ekosistem swasta yang sehat. Pemerintah harus memosisikan diri sebagai fasilitator, bukan pesaing,” tegasnya.
Firman menambahkan bahwa dunia usaha saat ini membutuhkan kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, dan insentif yang jelas agar investasi dapat terus tumbuh. Sebaliknya, kebijakan yang menimbulkan ketidakpastian dinilai berpotensi mengurangi minat investasi dan memperlambat ekspansi bisnis.
Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dianggap kontraproduktif terhadap iklim usaha nasional.
“Kalau swasta tumbuh, pajak naik, lapangan kerja terbuka, daya beli masyarakat meningkat, dan APBN pun ikut sehat. Inilah sinergi yang harus dibangun,” katanya.
Penutupan Gerai Ritel Jadi Sinyal Perlambatan
Firman juga menyoroti fenomena penutupan sejumlah gerai ritel modern di berbagai daerah sebagai indikator yang perlu dicermati pemerintah. Menurutnya, keberadaan ritel modern tidak hanya berperan sebagai investor, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja dan kemitraan dengan pelaku usaha kecil serta menengah.
Ia mencontohkan penutupan sejumlah gerai ritel seperti Alfamart dan Indomaret di beberapa wilayah yang dinilai mencerminkan adanya tekanan terhadap aktivitas usaha.
“Kalau usaha-usaha besar maupun menengah mulai tertekan hingga menutup gerai, dampaknya bukan hanya pada perusahaan, tetapi juga pekerja, UMKM pemasok, hingga perputaran ekonomi daerah. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.
Firman menegaskan, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen serta percepatan hilirisasi industri akan sulit direalisasikan apabila sektor swasta tidak memperoleh dukungan yang memadai.
“Tanpa keberpihakan nyata pada sektor swasta, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan hilirisasi industri akan sulit tercapai,” pungkasnya. ***
