DCNews, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap praktik birokrasi yang dinilai masih menghambat investasi dan memperlambat pelayanan publik di Indonesia. Dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), Prabowo meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga segera membenahi pola kerja aparatur yang dianggap berbelit-belit dan tidak efisien.
Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di kompleks parlemen, Jakarta. Di hadapan pimpinan lembaga negara, anggota DPR, serta para menteri kabinet, Prabowo menegaskan reformasi birokrasi menjadi salah satu kunci utama untuk menjaga iklim investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Prabowo, masih panjangnya proses perizinan usaha menjadi persoalan serius yang terus dikeluhkan pelaku usaha. Ia menilai lambannya birokrasi dapat membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara tetangga dalam menarik investasi.
Presiden bahkan membandingkan sistem perizinan di Indonesia dengan Malaysia. Ia menilai perbedaan waktu pengurusan izin yang terlalu jauh menjadi gambaran bahwa reformasi pelayanan publik masih belum berjalan optimal.
“Kalau Malaysia bisa bikin izin dua minggu, kenapa kita izinnya dua tahun. Memalukan,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Prabowo menegaskan pemerintah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan ramah investasi. Karena itu, seluruh hambatan birokrasi yang dinilai memperlambat pelayanan harus segera dihapus.
Ia juga menyoroti kebiasaan munculnya aturan turunan di tingkat birokrasi yang justru memperpanjang rantai administrasi. Padahal, menurutnya, kebijakan dari pemerintah pusat sudah ditetapkan secara jelas melalui arahan presiden maupun kementerian terkait.
“Kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah, akal-akalnya itu,” ujarnya.
Presiden meminta seluruh menteri tidak hanya fokus menyusun kebijakan, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan efektif hingga level birokrasi paling bawah. Ia menegaskan pengawasan internal harus diperkuat agar reformasi birokrasi tidak berhenti di tingkat pusat.
“Saya ingatkan ya!. Semua menteri tertibkan birokrasi mu ke bawah,” tegas Prabowo.
Dalam pidato tersebut, Prabowo juga menyinggung kultur birokrasi yang menurutnya masih mempertahankan praktik-praktik lama yang tidak produktif. Ia mengaku kerap menemukan pola tertentu yang digunakan aparatur untuk meloloskan keputusan ketika pimpinan sudah berada dalam kondisi lelah.
“Ciri khas birokrat, dia akan minta tanda tangan waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan,” ungkap Presiden.
Pernyataan Prabowo tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap aparatur negara sekaligus mempercepat agenda reformasi birokrasi, terutama dalam sektor pelayanan publik dan investasi yang dinilai krusial bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. ***
