DCNews, Medan — Di tengah klaim membaiknya kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Utara, tekanan ekonomi masyarakat dinilai belum benar-benar mereda. Penurunan angka pengangguran yang terlihat dalam statistik resmi justru menyimpan persoalan lain: meningkatnya dominasi pekerja informal, pendapatan yang makin tertekan, hingga lonjakan utang konsumtif masyarakat.
Data terbaru menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara pada Februari 2026 berada di angka 5,01 persen. Angka itu turun tipis dibanding Februari 2025 sebesar 5,05 persen dan Februari 2024 yang mencapai 5,1 persen.
Namun, pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menilai penurunan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Menurut dia, jumlah pengangguran secara absolut masih bertahan di kisaran 408 ribu orang, relatif sama dengan posisi dua tahun terakhir.
“Pemerintah jangan hanya terpaku pada angka TPT. Di atas kertas memang terlihat positif, tetapi di lapangan justru terjadi peningkatan besar tenaga kerja dengan status hubungan kerja yang tidak pasti,” kata Gunawan, Sabtu (16/5/2026).
Ia menyoroti perubahan struktur ketenagakerjaan yang dinilai mengkhawatirkan. Serapan tenaga kerja formal, khususnya sektor buruh atau karyawan dengan kepastian upah dan perlindungan kerja, justru mengalami penurunan.
Pada Februari 2024, porsi tenaga kerja formal di sektor buruh dan karyawan tercatat sebesar 38,27 persen. Angka itu turun menjadi 37,76 persen pada Februari 2026.
Di sisi lain, pekerja informal masih mendominasi pasar tenaga kerja di Sumut. Gunawan memperkirakan sekitar 2,4 juta pekerja masuk kategori pekerja keluarga atau buruh tidak tetap yang rentan tidak memperoleh upah layak.
Selain itu, terdapat sekitar 575 ribu pekerja serabutan yang harus bekerja di lebih dari satu tempat demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Menurut Gunawan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat masih merasakan tekanan ekonomi meskipun indikator makro menunjukkan perbaikan.
Ia mencontohkan lonjakan jumlah pekerja di sektor transportasi daring, seperti ojek online, yang justru memperketat persaingan dan menekan pendapatan para pekerja.
“Semakin banyak orang masuk ke sektor informal seperti ojek online, persaingan berebut pelanggan makin ketat. Akibatnya pendapatan individu menurun dan daya beli masyarakat ikut tertekan,” ujarnya.
Tekanan ekonomi juga dirasakan pekerja formal. Gunawan menyebut banyak pekerja menghadapi tambahan beban kerja, pengurangan jam kerja, hingga ancaman penggantian tenaga manusia oleh teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Situasi itu, kata dia, berdampak langsung terhadap kemampuan belanja masyarakat. Ketika penghasilan tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup, masyarakat mulai mengandalkan pinjaman konsumtif untuk bertahan.
“Inilah alasan mengapa belakangan muncul peningkatan utang masyarakat, terutama dari pinjaman online dan layanan paylater,” kata Gunawan.
Ia menilai fenomena tersebut menunjukkan adanya jarak antara pertumbuhan ekonomi yang diklaim membaik dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat bawah.
Meski demikian, Gunawan mencatat ada sedikit perbaikan pada kelompok pelaku usaha yang dibantu buruh tetap. Jumlahnya naik menjadi 4,32 persen atau sekitar 334 ribu orang.
Menurut dia, kenaikan itu kemungkinan dipengaruhi oleh penyerapan tenaga kerja dari ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan masif di Sumatera Utara.
Gunawan berharap pemerintah tidak hanya berfokus mempercantik statistik pengangguran, tetapi juga memperkuat penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pekerjaan, tetapi pekerjaan yang memberikan kepastian pendapatan dan perlindungan ekonomi,” ujarnya. ***
