DCNews, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya penguatan sektor jasa keuangan untuk menopang transformasi ekonomi daerah dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), seiring pengukuhan Misran Pasaribu sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin kemarin (11/5/2026).
Di tengah tantangan ekonomi global dan percepatan pembangunan IKN, sinergi antara OJK, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan UMKM di Kalimantan.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengatakan wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memiliki cakupan geografis yang luas sehingga membutuhkan kepemimpinan OJK yang mampu bekerja dengan energi dan kolaborasi tinggi untuk menjangkau seluruh daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala OJK sebelumnya, Parjiman, atas kontribusinya selama memimpin OJK Kaltim dan Kaltara. “Semoga kehadiran dan kepemimpinan yang baru dapat memperkuat kolaborasi dan mendukung pengembangan sektor jasa keuangan di daerah,” kata Rudy.
Menurut Rudy, sektor jasa keuangan memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, memperkuat perlindungan konsumen, hingga meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Peran tersebut dinilai semakin penting di tengah transformasi ekonomi nasional dan ketidakpastian global.
Rudy menegaskan Kalimantan Timur kini memasuki fase penting pembangunan daerah sejak ditetapkannya IKN. Karena itu, ia menilai daerah tidak lagi bisa bergantung pada sektor ekstraktif berbasis sumber daya alam semata. “Transformasi harus diarahkan pada penguatan sumber daya manusia, ekonomi hijau, dan ekonomi biru,” ujarnya.
Narasi pembangunan ekonomi berkelanjutan itu, lanjut Rudy, harus dibarengi stabilitas politik dan stabilitas ekonomi agar investasi dan pembangunan di Kalimantan Timur dapat berjalan optimal dalam jangka panjang.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy juga menyoroti pentingnya kerja sama OJK dan pemerintah daerah dalam memperluas akses pembiayaan UMKM, memperkuat ekonomi syariah, mempercepat transformasi digital sektor keuangan, serta melindungi masyarakat dari praktik pinjaman online ilegal dan investasi bodong.
“Kami berharap OJK terus mendukung pembangunan ekosistem pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan, khususnya untuk mendukung pembangunan IKN dan sektor-sektor produktif lainnya di Kalimantan Timur,” tuturnya.
Menurut Rudy, kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kaltim dan Kaltara mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih kuat di tengah perubahan ekonomi nasional.
Ia optimistis Kalimantan Timur memiliki modal besar untuk berkembang, baik dari sisi bonus demografi maupun potensi sumber daya alam. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia disebut menjadi prioritas agar masyarakat lokal mampu menjadi pelaku utama pembangunan daerah.
Di akhir sambutannya, Rudy turut menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi sejak dini. Ia mengatakan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan keberanian harus menjadi budaya di lingkungan pemerintahan maupun dunia usaha.
“Pendidikan antikorupsi tidak boleh dimulai ketika seseorang sudah berada di ruang pemeriksaan atau persidangan, tetapi harus dimulai sejak di bangku sekolah dan ruang-ruang kelas,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Hernawan Bekti Sasongko, mengatakan penguatan kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan menjadi faktor penting menjaga ketahanan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta seluruh unsur forum komunikasi pimpinan daerah atas sinergi yang telah terbangun bersama OJK.
“Kami berharap momentum pengukuhan ini menjadi semangat baru bagi seluruh pihak untuk terus menghadapi tantangan ekonomi yang saat ini tidak ringan,” ujar Hernawan.
Hernawan juga memaparkan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,41 persen. Sementara ekonomi wilayah Kalimantan tumbuh 4,08 persen dan Kalimantan Timur sekitar 2,9 persen.
Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi dan sektor jasa keuangan di daerah masih tetap bergerak positif meski tekanan ekonomi global belum sepenuhnya mereda.
Ia menambahkan industri jasa keuangan nasional hingga kini masih menunjukkan ketahanan yang kuat dengan stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga.
Selain menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen, OJK juga disebut memiliki tanggung jawab mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama karena OJK Kaltim dan Kaltara memegang peran strategis sebagai koordinator wilayah Kalimantan.
“Kami berharap OJK di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dapat terus aktif, inovatif, dan membangun berbagai terobosan untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah,” katanya.
Hernawan juga mengungkapkan pertumbuhan kredit perbankan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara hingga 31 Maret 2026 mencapai 17,28 persen. Angka tersebut dinilai mencerminkan tingginya dukungan sektor perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Meski demikian, ia mengingatkan pertumbuhan kredit tetap harus dibarengi pengawasan dan pendampingan yang baik agar kualitas kredit tetap terjaga dan sektor keuangan tetap sehat.
Adapun Kepala OJK Kaltim dan Kaltara yang baru, Misran Pasaribu, menyatakan komitmennya menjaga stabilitas sistem keuangan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen dan mendukung pengembangan UMKM serta ekonomi daerah melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. ***
