DCNews, Armenia — Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, hampir 50 pemimpin negara Eropa berkumpul di Armenia pada Senin (4/5/2026) untuk membahas ketahanan demokrasi, keamanan energi, dan arah masa depan kawasan. Pertemuan ini berlangsung dalam bayang-bayang kebijakan kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai berpotensi mendorong hubungan transatlantik ke titik terendah dalam beberapa dekade.
Sejumlah pernyataan terbaru Trump memicu kekhawatiran di kalangan sekutu Eropa. Sepanjang akhir pekan, ia mengumumkan rencana memangkas ribuan personel militer AS yang ditempatkan di Jerman. Kebijakan itu dikaitkan dengan kekecewaannya terhadap negara-negara Eropa yang dinilai tidak memberikan dukungan memadai dalam konflik melawan Iran, termasuk terkait upaya membuka kembali Selat Hormuz.
Tak hanya di sektor keamanan, Trump juga meningkatkan tekanan ekonomi dengan mengancam akan menaikkan tarif impor mobil dan truk dari Uni Eropa hingga 25 persen. Ia menuding blok tersebut tidak sepenuhnya mematuhi kesepakatan dagang bilateral dengan Washington.
Langkah-langkah ini memperdalam keraguan lama para pemimpin Eropa terhadap komitmen AS, terutama setelah Trump berulang kali mempertanyakan relevansi NATO, menunjukkan dukungan terhadap kelompok sayap kanan di Eropa, hingga melontarkan gagasan kontroversial mengenai pengambilalihan Greenland, wilayah otonom milik Denmark.
Forum Komunitas Politik Eropa (EPC) di Armenia pun menjadi ajang krusial bagi para pemimpin untuk menyusun respons kolektif terhadap dinamika tersebut. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk sebelumnya memperingatkan bahwa aliansi transatlantik menghadapi risiko serius dan mendesak negara-negara anggota untuk membalikkan tren yang ia sebut sebagai “merusak”.
Uji Persatuan Eropa
Pertemuan ini berlangsung di tengah serangkaian agenda penting di Eropa. Para menteri keuangan Uni Eropa dan zona euro dijadwalkan bertemu di Brussels, sementara negara-negara G7 juga menggelar pertemuan tingkat menteri perdagangan di Prancis pekan ini.
Meski EPC tidak menghasilkan kebijakan resmi Uni Eropa, forum ini dipandang sebagai barometer awal untuk mengukur sejauh mana negara-negara Eropa mampu menyatukan sikap dalam menghadapi tekanan dari Washington, khususnya dalam isu perdagangan dan keamanan.
Respons Beragam dari Negara Eropa
Beberapa pemimpin Eropa mulai mengambil sikap lebih tegas. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez secara terbuka mengkritik kebijakan Trump terhadap Iran dan melarang penggunaan wilayah udara serta pangkalan militer AS di Spanyol untuk mendukung operasi terkait konflik tersebut.
Di Jerman, Kanselir Friedrich Merz menyampaikan kritik tajam terhadap strategi Washington, menyebut bahwa Amerika Serikat tampak kehilangan arah dalam menghadapi Iran.
Namun demikian, Uni Eropa diperkirakan akan berhati-hati dalam merespons. Ancaman tarif dan penarikan pasukan dinilai belum tentu terealisasi, mengingat kebijakan serupa pada 2020 sempat tertahan oleh proses legislasi di Kongres AS.
Dorongan Kemandirian Pertahanan
Isu kemandirian pertahanan menjadi salah satu fokus utama diskusi. Para pemimpin Eropa diperkirakan akan kembali menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas militer kawasan agar tidak terlalu bergantung pada perlindungan AS.
Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menekankan bahwa keberadaan pasukan AS tetap menguntungkan kedua pihak, tetapi Eropa harus mengambil tanggung jawab lebih besar dalam menjaga keamanannya sendiri.
Menunggu Langkah Nyata di Bidang Perdagangan
Di bidang ekonomi, Komisi Eropa untuk sementara memilih pendekatan “wait and see”. Para pejabat menegaskan komitmen untuk menjaga hubungan transatlantik tetap stabil, namun tidak menutup kemungkinan mengambil langkah balasan jika kebijakan tarif benar-benar diberlakukan oleh Washington.
“Kami tetap berkomitmen pada hubungan yang dapat diprediksi dan saling menguntungkan,” ujar juru bicara Komisi Eropa. “Namun, semua opsi tetap terbuka untuk melindungi kepentingan Uni Eropa.”
Pertemuan di Armenia ini menjadi momen penting bagi Eropa untuk menentukan arah strategisnya—apakah tetap bertahan dalam kemitraan tradisional dengan AS, atau mulai mempercepat langkah menuju otonomi geopolitik yang lebih mandiri. ***
