DCNews, Jakarta — Praktik penagihan setoran oleh aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga integritas justru menjadi babak baru dalam skandal korupsi di Jawa Timur. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan keterlibatan seorang anggota polisi yang berperan sebagai “debt collector” untuk menagih uang dari pejabat daerah atas perintah Bupati Tulungagung.
Temuan ini memperlihatkan pola tekanan sistematis terhadap pejabat birokrasi—dari ancaman surat pengunduran diri hingga penagihan dana ilegal yang diperlakukan layaknya utang pribadi. Skema tersebut diduga berlangsung dalam lingkar kekuasaan Gatut Sunu Wibowo, yang kini menjadi sorotan utama dalam penyidikan.
Operasi yang digelar di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bongso pada Jumat, 10 April 2026, membuka praktik yang oleh penyidik disebut sebagai pemerasan terstruktur. Sejumlah pejabat daerah dilaporkan tidak memiliki ruang untuk menolak, di tengah tekanan yang dikombinasikan dengan intimidasi administratif.
Di tengah eskalasi kasus, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah menjalankan upaya pencegahan korupsi secara intensif bersama KPK, termasuk melalui koordinasi rutin dengan kepala daerah.
“Sebenarnya kita semua melakukan koordinasi sangat intensif, ada grup kepala daerah, juga dengan tim korsubgah KPK,” ujar Khofifah.
Menurutnya, program koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) telah menjangkau seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, dengan fokus pada pembenahan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ia menekankan bahwa setiap daerah telah dipanggil dan dibina secara langsung oleh KPK.
“Pemerintah kabupaten kota sudah diajak untuk saling mencari solusi oleh KPK hingga lini pemprovnya,” katanya.
Meski demikian, Khofifah mengakui bahwa kasus ini menjadi peringatan keras tentang rapuhnya integritas di tingkat daerah. Ia meminta seluruh kepala daerah menjadikannya sebagai refleksi untuk memperkuat sistem pemerintahan yang bersih.
“Harapannya tentu semua bisa pemerintahan yang bersih, tata kelola yang baik,” ujarnya.
Khofifah juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak akan mencampuri proses hukum yang tengah berjalan, dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada KPK.
“Jika sudah terjadi seperti ini, kita semua menyerahkan kepada aspek hukum,” tegasnya.
Kasus ini menyoroti dimensi baru dalam praktik korupsi daerah—di mana aparat keamanan diduga tidak hanya membiarkan, tetapi ikut menjadi alat penekan dalam pengumpulan dana ilegal. KPK menyatakan masih mendalami peran berbagai pihak, termasuk kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas dalam praktik tersebut. ***
