DCNews, Jakarta — Di tengah tekanan harga energi global dan ketidakpastian geopolitik, pemerintah memutuskan menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite sepanjang 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut langkah ini sebagai strategi menjaga daya beli masyarakat sekaligus mencegah perlambatan ekonomi nasional.
Purbaya menjelaskan, keputusan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi didasarkan pada pertimbangan distribusi beban ekonomi antara negara dan masyarakat. Menurut dia, kenaikan harga BBM akan langsung meningkatkan biaya hidup, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah, sehingga berisiko menekan konsumsi domestik.
“Kalau harga BBM subsidi dinaikkan, beban masyarakat bertambah dan ekonomi bisa melambat,” ujar Purbaya, Rabu (8/4/2026).
Ia menggambarkan kebijakan subsidi sebagai pilihan alokasi anggaran: apakah dana dikelola negara atau tetap berada di tangan masyarakat. Dalam jangka pendek, kata dia, masyarakat dinilai lebih efisien dalam membelanjakan uang karena konsumsi dilakukan sesuai kebutuhan.
“Pertanyaannya, siapa yang lebih efisien mengalokasikan uang—masyarakat atau pemerintah? Dalam jangka pendek, masyarakat lebih efisien,” katanya.
Menurut Purbaya, belanja pemerintah yang didistribusikan melalui kementerian dan lembaga sering kali tidak seefektif belanja langsung masyarakat. Hal ini menjadi salah satu dasar pertimbangan pemerintah dalam mempertahankan subsidi energi.
Lebih lanjut, ia memastikan harga BBM bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir 2026, selama rata-rata harga minyak dunia tidak melampaui US$100 per barel. Pemerintah, kata dia, telah menghitung berbagai skenario, termasuk lonjakan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah.
“Kami siap tidak menaikkan harga BBM subsidi sampai akhir tahun dengan asumsi harga minyak dunia rata-rata US$100 per barel. Subsidi aman, tidak perlu khawatir,” tegasnya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).
Kementerian Keuangan, lanjut Purbaya, telah melakukan simulasi terhadap berbagai tingkat harga minyak, mulai dari US$80 hingga US$100 per barel, termasuk dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi agar defisit anggaran tetap terkendali.
Dalam skenario tersebut, defisit APBN 2026 diproyeksikan masih dapat dijaga di kisaran 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sebagai bantalan fiskal, pemerintah juga mengandalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini mencapai sekitar Rp420 triliun. Dana ini disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan harga energi yang lebih tinggi dari perkiraan.
Kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih berhati-hati dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik, dengan menempatkan konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan di tengah dinamika global yang tidak menentu. ***
