DCNews, Jakarta— DPR melalui Badan Legislasi (Baleg) mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia untuk memperbaiki tata kelola data nasional yang dinilai masih tidak sinkron.
Berbicara dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk “RUU Satu Data Indonesia, Fondasi Reformasi Tata Kelola Pembangunan” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/4/2026), Anggota Baleg DPR RI, Firman Soebagyo, mengatakan data merupakan fondasi utama dalam pengambilan kebijakan negara.
Ketidaktepatan data, kata dia, berisiko menghasilkan kebijakan yang salah sasaran. “Kalau data salah, maka kebijakan dan output pembangunan juga tidak maksimal,” ujar Firman lagi.
Ia menyoroti masih adanya perbedaan data antarinstansi akibat ego sektoral, yang berdampak pada program pemerintah, termasuk bantuan sosial yang kerap tidak tepat sasaran.
Menurut Firman, selama ini pengelolaan data nasional belum memiliki dasar hukum kuat karena masih mengacu pada regulasi setingkat peraturan presiden. Karena itu, RUU Satu Data Indonesia diharapkan dapat memperkuat integrasi, standardisasi, dan akurasi data nasional.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu juga menilai penguatan sistem data akan meningkatkan efisiensi anggaran dan mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat, sekaligus membuka akses data bagi publik dan investor, dengan tetap melindungi data pribadi.
“Dengan satu data yang terintegrasi, pemerintah bisa mengambil keputusan lebih tepat dan akurat,” kata Firman. ***
