Pemkab Nunukan Perkuat Literasi Keuangan Digital Pelajar, Waspadai Ancaman Judi Online dan Pinjol Ilegal

Date:

DCNews, Nunukan – Kemudahan transaksi digital yang semakin dekat dengan kehidupan generasi muda membawa risiko yang tidak boleh diabaikan. Di balik kepraktisan pembayaran menggunakan telepon seluler dan QRIS, pelajar menghadapi ancaman penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, judi online, hingga pinjaman online ilegal yang dapat mengganggu masa depan mereka.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, Kalimantan Utara, mendorong penguatan literasi keuangan digital di lingkungan sekolah agar generasi muda tidak hanya mampu menggunakan teknologi pembayaran non-tunai, tetapi juga memahami cara melindungi diri dari berbagai risiko kejahatan keuangan digital.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri melalui Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin, saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Transaksi Elektronik Sejak Dini bertajuk Bazar Gen Z Cashless Movement di SMAN 1 Nunukan Selatan, belum lama ini.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Amin mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah pola transaksi masyarakat. Pembayaran yang sebelumnya mengandalkan uang tunai kini semakin mudah dilakukan melalui telepon seluler.

“Sekarang ini zaman sudah berubah. Dulu kalau mau beli sesuatu harus bawa uang tunai, sekarang cukup dengan HP,” ujarnya.

Salah satu inovasi yang mendorong perubahan tersebut adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Sistem pembayaran berbasis kode QR ini dinilai memberikan kemudahan karena transaksi dapat dilakukan lebih cepat, praktis, serta memiliki rekam jejak pembayaran yang lebih jelas.

Namun, kemudahan transaksi digital juga menuntut penggunanya lebih berhati-hati. Amin mengingatkan pelajar agar tidak sekadar mengikuti perkembangan teknologi tanpa memahami potensi penipuan dan penyalahgunaan layanan keuangan elektronik.

Ia meminta siswa memastikan nama pedagang atau merchant serta nominal pembayaran sebelum memindai kode QR. Pelajar juga diingatkan untuk menjaga kerahasiaan PIN dan kode One-Time Password (OTP), serta tidak memberikan informasi tersebut kepada siapa pun.

Selain itu, siswa diminta tidak mudah percaya terhadap tawaran hadiah yang mencurigakan maupun mengeklik tautan tidak dikenal yang meminta data pribadi. Kewaspadaan menjadi penting karena kelalaian dalam bertransaksi digital dapat membuka peluang pencurian data dan penyalahgunaan identitas.

Judi Online dan Pinjol Ilegal Jadi Ancaman Generasi Muda

Perhatian Pemkab Nunukan tidak hanya tertuju pada keamanan transaksi elektronik, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi dari penyalahgunaan teknologi keuangan. Judi online dan pinjaman online ilegal menjadi dua ancaman yang secara khusus perlu diwaspadai kalangan pelajar.

Amin mengingatkan bahwa keterlibatan dalam aktivitas tersebut dapat membawa konsekuensi serius bagi masa depan generasi muda. Karena itu, teknologi digital harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, bukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan masalah keuangan maupun sosial.

“Sekali kalian terjerat, masa depan kalian yang rugi. Gunakan untuk hal yang baik,” tegasnya.

Menurut Amin, sekolah memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman keuangan digital sejak dini. Generasi Z yang tumbuh bersama perkembangan teknologi perlu mendapatkan bekal pengetahuan agar mampu membedakan layanan keuangan yang aman dengan aktivitas digital yang berisiko.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Nunukan menetapkan tiga sasaran utama. Pertama, membangun kebiasaan bertransaksi secara aman, tertib, dan tercatat. Kedua, menanamkan kemampuan mengelola keuangan sejak dini, termasuk membedakan kebutuhan dan keinginan.

Ketiga, mendukung pembangunan daerah melalui penerapan transaksi non-tunai yang lebih transparan, termasuk dalam pembayaran pajak daerah.

Literasi Digital Diperluas hingga Sebatik dan Krayan

Pemkab Nunukan berharap gerakan literasi transaksi digital tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi di sekolah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nunukan sebagai penggagas program diminta memperluas edukasi ke sekolah lain, pasar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga seluruh kecamatan.

Perluasan program tersebut juga diharapkan menjangkau wilayah Sebatik, Krayan, dan Lumbis agar masyarakat di berbagai kawasan memperoleh pemahaman yang sama mengenai keamanan dan manfaat transaksi elektronik.

Di lingkungan sekolah, penggunaan pembayaran non-tunai juga didorong menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Transaksi di kantin, koperasi, hingga bazar siswa dapat mulai memanfaatkan QRIS sebagai sarana membangun kebiasaan menggunakan sistem pembayaran digital secara aman dan bertanggung jawab.

Amin berharap edukasi tersebut mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran mengelola keuangan, menjaga data pribadi, dan menghindari praktik keuangan ilegal.

“Harapan kita, sejak dini mereka sudah mengenal metode pembayaran baru dan dapat membentuk generasi muda yang mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab,” pungkasnya. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Polres Lebak Imbau Warga Jangan Takut Debt Collector, Kenali Hak Saat Ditagih Utang

DCNews, Lebak – Kedatangan debt collector atau mata elang (matel)...

Warga Bojonegoro Curhat ke Amin Thohari, Mulai Soal Kekeringan hingga Beban Pinjol

DCNews, Bojonegoro – Persoalan kekeringan, sulitnya lapangan kerja, kesejahteraan...

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026, E-Commerce Jadi Penyumbang Terbesar

DCNews, Jakarta – Aktivitas ekonomi digital semakin memperkuat penerimaan...

Waspada Scam Jelang Nataru! OJK Bongkar Modus Tiket Pesawat Murah dan Kerja Paruh Waktu Online

DCNews, Jakarta – Tawaran pekerjaan paruh waktu dengan iming-iming...