DCNews, Jakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa kinerja penyelenggara pemilu harus melampaui capaian administratif dan mulai berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyatakan telah mencermati paparan program kerja tahun 2026, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025 dari ketiga lembaga penyelenggara pemilu.
“Komisi II DPR mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih KPU, Bawaslu, dan DKPP pada tahun 2024, serta kinerja serapan anggaran pada triwulan I 2026,” kata Aria Bima kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Namun, legislator PDI perjuangan ini menilai, capaian tersebut harus diikuti peningkatan kualitas kinerja pada triwulan berikutnya dengan fokus pada kepentingan publik, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita meminta agar pencapaian target kinerja terus dioptimalkan dengan fokus pada outcome dan impact yang nyata bagi masyarakat,” katanya lagi.
Lebih jauh, Aria Bima menekankan bahwa seluruh program dan penggunaan anggaran tahun 2026 tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata. Ketiga lembaga diminta memastikan setiap belanja negara sesuai kontrak dan regulasi, serta segera menuntaskan seluruh temuan dan rekomendasi BPK melalui penguatan sistem pengendalian internal.
“Komisi II juga mendorong dilakukannya review anggaran secara menyeluruh untuk memastikan efektivitas program, terutama dalam meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia, sekaligus memperkuat konsolidasi demokrasi dan kepercayaan publik,” ujarnya.
Secara spesifik, DPR memberikan sejumlah catatan kepada masing-masing lembaga. KPU diminta meningkatkan akurasi dan keberlanjutan pemutakhiran data pemilih, memperkuat sistem informasi serta digitalisasi pemilu, dan memastikan seluruh tahapan berjalan transparan, akuntabel, serta tepat waktu.
Di sisi lain, Aria Bima mendorong Bawaslu untuk memperkuat fungsi pengawasan berbasis pencegahan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperbaiki kualitas penanganan pelanggaran secara profesional dan berintegritas.
Sementara itu, DKPP diminta menjaga konsistensi penegakan kode etik penyelenggara pemilu, meningkatkan kecepatan dan kualitas penanganan perkara, serta memperkuat langkah pencegahan pelanggaran etik.
Menutup pernyataannya, Aria Bima menekankan bahwa koordinasi dan sinergi antarlembaga menjadi faktor kunci dalam meminimalkan potensi masalah pada setiap tahapan pemilu ke depan.
“Sinergi dan koordinasi yang kuat menjadi kunci untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas,” pungkasnya. ***
