DCNews, Jakarta — Komisi III DPR RI meminta aparat penegak hukum memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola internal menyusul peristiwa hukum yang melibatkan oknum aparat di Amuntai, Kalimantan Selatan. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum yang berpotensi tergerus akibat tindakan segelintir oknum.
Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, dalam keterangan tertulis pada Kamis (5/3/2026), muncul setelah kunjungan kerja reses Komisi III yang bertemu dengan Kapolda Kalimantan Selatan, Rosyanto Yudha Hermawan.
Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I ini menegaskan bahwa institusi penegak hukum tidak boleh membiarkan tindakan oknum merusak citra lembaga yang telah dibangun. “Jangan sampai satu kasus merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Institusi harus tetap kuat dan profesional,” ujar Habib Aboe, sapaan akrabnya.
Menurut dia, peristiwa di Amuntai beberapa waktu lalu harus menjadi bahan refleksi bersama, bukan justru menjadi alasan untuk melemahkan institusi. “Perhatian publik terhadap penegakan hukum di Kalimantan Selatan harus dimaknai sebagai dorongan untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan. Momentum ini seharusnya digunakan untuk memperkuat sistem,” tambahnya.
Habib Aboe juga menekankan bahwa kunjungan Komisi III ke Kalimantan Selatan tidak semata-mata untuk melakukan evaluasi atau mencari kesalahan aparat di daerah. “Pengawasan Komisi III bukan untuk mencari kesalahan. Kami datang untuk membantu memastikan pelaksanaan berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga integritas,” ujar mantan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tersebut.
Selain itu, Komisi III juga ingin memastikan sistem penegakan hukum berjalan dengan baik serta memberikan dukungan jika terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Ke depannya, Komisi III DPR RI akan terus memantau perkembangan situasi di daerah tersebut dan mendorong penguatan tata kelola internal agar proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. ***
