DCNews, Jakarta — Kematian Ali Khamenei di tengah gelombang serangan militer antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran menandai babak baru eskalasi konflik di Timur Tengah—dan memicu respons diplomatik dari Jakarta. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak hanya mengambil posisi netral, tetapi juga siap mendorong jalur mediasi internasional guna meredakan ketegangan yang berpotensi mengguncang stabilitas global.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, prinsip politik luar negeri bebas aktif mengharuskan Indonesia melampaui sikap pasif di tengah krisis berskala internasional.
“Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk tidak sekadar bersikap netral, tetapi juga aktif mendorong terciptanya perdamaian,” ujar Dave melalui keterangan tertulisnya, Senin (2/3/2026).
Menurut dia, diplomasi damai dapat ditempuh melalui forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerja Sama Islam. Pemerintah, kata Dave, diharapkan segera mengintensifkan komunikasi diplomatik dengan negara-negara terkait dan menyatakan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah perundingan.
“Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dapat berperan konstruktif dalam meredakan konflik sekaligus menunjukkan kepemimpinan moral di tingkat global,” kata Legislator dari Partai Golkar itu.
Eskalasi bermula ketika Israel melancarkan serangan ke sejumlah target strategis di Iran pada Sabtu (28/2/2026). Presiden AS Donald Trump kemudian mengumumkan dimulainya operasi militer besar-besaran terhadap Iran. Salah satu serangan gabungan dilaporkan menghantam Teheran, termasuk area di sekitar kediaman Khamenei.
Teheran membalas dengan meluncurkan serangan ke wilayah Israel dan sejumlah titik di kawasan Teluk, termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Pada Minggu (1/3/2026), otoritas Iran mengonfirmasi wafatnya Khamenei dan menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari serta libur nasional selama satu pekan.
Di tengah risiko meluasnya konflik kawasan, para pengamat menilai peran negara-negara non-blok seperti Indonesia akan diuji—apakah mampu menjembatani kepentingan yang saling berhadapan atau sekadar menjadi penonton dalam pusaran krisis geopolitik yang kian dalam. ***
