DCNews, Jakarta— Pemerintah akhirnya mengakui kebijakan penonaktifan jutaan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) BPJS Kesehatan telah memicu kegaduhan publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara. Di hadapan pimpinan DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa masalah utama bukan terletak pada keterbatasan anggaran, melainkan pada buruknya pengelolaan data, lemahnya tata kelola program, serta minimnya sosialisasi kebijakan di lapangan.
Pengakuan itu disampaikan Purbaya dalam Rapat Bersama Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026), menyusul lonjakan penonaktifan peserta PBI JKN yang mencapai sekitar 11 juta orang hanya dalam kurun satu bulan—angka yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak program JKN bergulir.
“Padahal uang yang saya keluarkan sama. Anggaran tetap keluar, tapi citra pemerintah justru jadi buruk. Pemerintah rugi dalam hal ini,” kata Purbaya, menggambarkan dampak kebijakan yang secara fiskal aman namun gagal dalam implementasi.
Ia menekankan, dari sisi fiskal, pemerintah justru memperkuat komitmen terhadap program JKN. Dalam APBN 2026, anggaran kesehatan ditetapkan sebesar Rp247,3 triliun, meningkat 13,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp218,5 triliun. Anggaran tersebut, menurut Purbaya, diarahkan untuk memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan, serta melindungi masyarakat dari risiko pembiayaan medis yang memberatkan.
Komitmen negara juga tercermin dari keberlanjutan pembayaran iuran PBI JKN bagi sekitar 96,8 juta peserta BPJS Kesehatan. Sejak 2023, tingkat kepesertaan PBI JKN secara konsisten berada di atas 99 persen, yang menunjukkan pemerintah tidak pernah mengurangi dukungan anggaran bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
Namun di balik stabilitas anggaran itu, tersimpan persoalan struktural yang selama ini diabaikan: ketepatan sasaran. Data pemerintah menunjukkan sekitar 41 persen penerima PBI JKN justru berasal dari kelompok desil 6 hingga 10—kelompok masyarakat yang secara ekonomi dinilai tidak lagi masuk kategori miskin dan rentan. Sebaliknya, hanya sekitar 59 persen peserta PBI yang benar-benar berasal dari desil 1 hingga 5, kelompok yang seharusnya menjadi prioritas utama perlindungan negara.
Ketimpangan data inilah yang kemudian memicu kebijakan penonaktifan massal pada Februari 2026. Dalam satu bulan, jumlah peserta PBI JKN yang dinonaktifkan melonjak hampir 10 persen dari total peserta aktif—jauh melampaui angka penonaktifan pada bulan-bulan sebelumnya yang rata-rata berada di bawah satu juta orang.
“Kalau yang kena satu persen, orang tidak terlalu ribut. Tapi begitu hampir 10 persen, apalagi yang sedang sakit, dampaknya langsung terasa ke mana-mana. Ini yang harus dikendalikan ke depan,” ujar Purbaya.
Ia mengakui, kebijakan penonaktifan yang dilakukan secara serentak, tanpa jeda waktu, tanpa mitigasi risiko, dan tanpa sosialisasi yang memadai, telah menciptakan gejolak luas di masyarakat. Dampaknya bukan hanya pada layanan kesehatan, tetapi juga pada persepsi publik terhadap kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warganya.
Ke depan, pemerintah berjanji akan membenahi tata kelola data kepesertaan, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, serta memastikan setiap kebijakan yang menyangkut layanan dasar publik disertai komunikasi yang jelas, bertahap, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.
“Kita tidak bisa lagi membuat kebijakan yang benar secara fiskal, tetapi salah dalam pelaksanaan,” kata Purbaya, menutup pernyataannya. ***
