DCNews, Jakarta — Meningkatnya praktik kekerasan dalam penagihan utang serta maraknya bisnis ilegal kendaraan bermotor berstatus STNK only dinilai telah menggerus kepercayaan publik dan mempersempit ruang tumbuh industri pembiayaan nasional. Jika dibiarkan, fenomena ini berpotensi menjadi krisis sistemik yang merugikan konsumen, industri, hingga stabilitas sektor keuangan.
Fenomena ini dibahas secara mendalam dalam diskusi InfobankTalksNews bertajuk “Mengurai Akar Kekerasan Debt Collector & Bisnis Gelap STNK Only” yang diselenggarakan Infobank Digital secara daring, Kamis (5/2/2026).
Chairman Infobank Media Group, Eko B. Supriyanto, menegaskan bahwa debt collector yang bekerja sesuai aturan hukum sejatinya merupakan bagian dari ekosistem pembiayaan yang sehat. Namun, stigma negatif yang melekat saat ini muncul akibat ulah oknum penagih dan jaringan debt collector ilegal yang beroperasi di luar sistem, kerap disertai intimidasi dan kekerasan.
“Kita harus tegas membedakan antara debt collector resmi dan praktik penagihan ilegal. Yang merusak adalah kekerasan dan pelanggaran hukum, bukan mekanisme penagihan itu sendiri,” ujar Eko.
Ia secara khusus menyoroti bisnis gelap jual beli kendaraan bermotor dengan status STNK only, yang menurutnya merupakan transaksi ilegal dengan risiko hukum dan finansial tinggi. Kendaraan tanpa dokumen kepemilikan sah tidak hanya berpotensi hasil kejahatan, tetapi juga menjadi pemicu konflik penagihan, kriminalisasi konsumen, hingga kekerasan di lapangan.
Eko mendorong pemerintah, terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk menindak tegas iklan dan promosi jual beli STNK only yang marak di media sosial dan berbagai platform digital. Ia menilai pembiaran terhadap konten tersebut sama saja dengan membuka ruang bagi kejahatan terorganisasi di sektor pembiayaan.
“Kolaborasi antara regulator, industri pembiayaan, asosiasi, aparat penegak hukum, dan platform digital adalah kunci. Tanpa kerja bersama, kekerasan penagihan dan bisnis gelap STNK only akan terus menjadi bom waktu bagi industri pembiayaan nasional,” tegasnya.
Berdampak Langsung ke Pelaku Industri
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, mengungkapkan bahwa meningkatnya kasus kekerasan debt collector serta maraknya praktik STNK only memaksa perusahaan pembiayaan memperketat prinsip kehati-hatian secara signifikan.
Akibatnya, tingkat persetujuan kredit mengalami penurunan tajam. “Dulu dari 10 aplikasi pembiayaan, delapan bisa disetujui. Sekarang hanya sekitar empat, atau 40 persen,” kata Suwandi.
Ia menambahkan, portofolio pembiayaan otomotif terus menyusut, tercermin dari porsi pembiayaan multiguna terkait otomotif yang turun menjadi 49 persen, dari sebelumnya 67 persen. Kondisi ini menunjukkan bagaimana praktik ilegal dan kekerasan tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menekan pertumbuhan industri secara struktural.
Diskusi tersebut menegaskan urgensi penegakan hukum, literasi konsumen, serta tanggung jawab platform digital dalam memutus mata rantai praktik ilegal di sektor pembiayaan.
Tanpa intervensi serius dan terkoordinasi, kekerasan penagihan dan perdagangan kendaraan ilegal berisiko terus menggerus kepercayaan publik—sebuah harga mahal yang harus dibayar industri pembiayaan nasional. ***
