DCNews, Jakarta — Lonjakan harga gas bumi di tengah agenda percepatan pertumbuhan ekonomi dan transisi menuju Industri Hijau dinilai berpotensi menjadi hambatan serius bagi keberlangsungan industri manufaktur nasional. Tekanan biaya energi yang terus meningkat tidak hanya menggerus daya saing industri, tetapi juga berisiko memicu perlambatan produksi hingga deindustrialisasi yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan bahwa mahalnya harga gas telah berubah menjadi persoalan struktural, khususnya bagi sektor industri padat energi. Kenaikan ongkos produksi tidak sejalan dengan daya beli masyarakat yang masih terbatas, sehingga ruang bagi industri untuk menaikkan harga jual menjadi sangat sempit.
“Industri kita berada dalam posisi terjepit. Biaya energi melonjak, sementara pasar tidak memungkinkan harga produk dinaikkan. Akibatnya stok menumpuk, produksi tertahan, dan daya saing nasional tergerus,” ujar Novita dalam keterangan persnya, Jumat (6/2/2026).
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi bertolak belakang dengan agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi serta penguatan fondasi industri nasional.
“Kita mendukung asta cita Presiden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi jika biaya energi justru menjadi tekanan finansial utama bagi industri, maka ini kontradiksi kebijakan yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Pasokan Terbatas, Infrastruktur Tak Merata
Novita juga menyoroti persoalan menurunnya pasokan gas domestik serta meningkatnya ketergantungan industri pada sumber energi alternatif yang berbiaya lebih mahal. Beban logistik dan ketimpangan infrastruktur gas nasional turut memperparah tekanan biaya di tingkat industri.
Meski sejumlah sumber gas baru ditemukan di Jawa Timur, pusat-pusat industri nasional justru terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatra. Keterbatasan jaringan pipa transmisi serta fasilitas regasifikasi membuat pasokan dari hulu tidak terserap optimal, sehingga harga gas di kawasan industri tetap tinggi.
“Ini jelas tugas negara. Kementerian Perindustrian harus memastikan gas dari hulu benar-benar terserap dan harga di tingkat industri bisa ditekan,” katanya.
Stabilitas LPG Jaga Daya Beli
Di sisi lain, Novita menilai gas elpiji (LPG) masih memegang peran strategis sebagai penopang utama energi rumah tangga dan usaha kecil. Stabilitas harga LPG, terutama subsidi tabung 3 kilogram, dinilai berkontribusi besar dalam menjaga daya beli masyarakat, menopang keberlangsungan UMKM, dan menahan laju inflasi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Ketika harga elpiji relatif terjaga, masyarakat bisa bernapas. Usaha kecil tetap berjalan, konsumsi rumah tangga tidak terganggu, dan ini membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa ketergantungan jangka panjang pada subsidi tanpa pembenahan ekosistem energi nasional berisiko membebani fiskal negara. Karena itu, transisi energi harus dirancang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga adil secara ekonomi bagi industri dan masyarakat.
Dorong Akselerasi Transisi Industri Hijau
Novita mendorong percepatan agenda Transisi Industri Hijau, termasuk meminta pemerintah dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) memaparkan implementasi konkret aspek Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya melalui anak usaha PT Gagas PGN.
Langkah tersebut meliputi pengendalian kebocoran pipa berbasis digitalisasi, rehabilitasi lingkungan di wilayah operasional, serta pengembangan energi alternatif seperti biometana dan blue hydrogen sebagai bagian dari target net zero emission.
Ia juga mendesak pemerintah menyiapkan insentif fiskal bagi industri yang menerapkan teknologi penurunan emisi, termasuk carbon capture serta carbon capture storage (CCS/CCUS), sekaligus memperkuat instrumen pembiayaan hijau.
Selain itu, percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga dan ekosistem bahan bakar gas dinilai perlu diiringi integrasi logistik nasional, termasuk penguatan kerja sama PT Gagas PGN dengan SPBU di jalur strategis seperti Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra.
“Kami ingin kebijakan energi industri benar-benar berdampak. Transisi Energi Hijau bukan sekadar jargon, tetapi kunci percepatan pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Novita.
Ia menambahkan, kedaulatan energi hijau harus dimulai dari revisi regulasi teknis infrastruktur gas agar mampu bertransformasi menuju blue dan green hydrogen di masa depan, tanpa mengorbankan kepentingan industri nasional dan kesejahteraan rakyat. ***
