DCNews, Jakarta — Setelah bertahun-tahun beroperasi dengan klaim berbasis prinsip keuangan syariah, PT Dana Syariah Indonesia (DSI) kini berada di pusat pusaran hukum. Bareskrim Polri menetapkan tiga pimpinan dan pemegang saham perusahaan tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan fraud sistematis yang diduga merugikan ribuan pemberi dana (lender) dengan nilai mencapai triliunan rupiah.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penyidik menemukan indikasi kuat terjadinya penggelapan, penipuan, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam aktivitas PT DSI sepanjang periode 2018 hingga 2025.
“Ketiga tersangka dalam perkara ini adalah TA selaku Direktur Utama dan pemegang saham PT DSI, MY selaku eks Direktur dan pemegang saham PT DSI, serta ARL selaku Komisaris dan pemegang saham PT DSI,” ujar Ade Safri dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).
Menurut penyidik, dugaan fraud dilakukan melalui penyaluran pendanaan kepada proyek-proyek fiktif yang dikemas seolah-olah sebagai pembiayaan berbasis syariah. Proyek tersebut diduga menggunakan kembali data borrower eksisting tanpa persetujuan atau realisasi kegiatan yang sah.
Modus ini memungkinkan dana masyarakat terus mengalir, sementara pengembalian dana dan keuntungan yang dijanjikan kepada lender tidak pernah sepenuhnya direalisasikan. Skema tersebut berlangsung bertahun-tahun dan diduga menutupi kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar sejumlah ketentuan pidana, mulai dari pasal-pasal dalam KUHP baru, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hingga Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Kerugian Lender Capai Rp2,47 Triliun
Kasus ini menjadi salah satu dugaan fraud terbesar dalam sektor pendanaan berbasis syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan langsung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap PT DSI pada 7 Oktober 2025, tercatat sebanyak 11.151 lender masih memiliki dana outstanding dengan total nilai mencapai Rp2,47 triliun untuk periode 2018 hingga September 2025.
Angka tersebut menggambarkan besarnya potensi kerugian yang dialami masyarakat, sebagian di antaranya mengandalkan imbal hasil pendanaan syariah sebagai sumber pendapatan atau investasi jangka panjang.
Hingga Kamis (5/2/2026), penyidik telah menerima lima laporan polisi, dengan laporan terbaru mewakili 146 lender yang mengaku menjadi korban dalam perkara ini.
Aset Tracing dan Pencekalan ke Luar Negeri
Untuk mempercepat pemulihan kerugian korban, Bareskrim Polri mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap ketiga tersangka kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan para tersangka pada Senin (9/2/2026).
“Tim penyidik terus mengoptimalkan penelusuran aset dan mengikuti aliran dana hasil tindak pidana, guna mengidentifikasi harta yang disembunyikan dan mengamankannya untuk kepentingan pemulihan kerugian para lender,” kata Ade Safri.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana, serta berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna pendataan dan perlindungan para korban.
Ke depan, penyidik akan meminta keterangan dari sejumlah ahli, termasuk ahli fintech dari OJK, ahli ITE, ahli digital forensik, ahli pidana, serta ahli keuangan syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).
Ade Safri menegaskan, penanganan perkara PT Dana Syariah Indonesia akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel hingga seluruh fakta hukum terungkap dan hak-hak korban mendapatkan kejelasan. ***
