DCNews, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, mendesak Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menerapkan sanksi tegas terhadap bandar narkoba, termasuk menindak para pengendali jaringan yang beroperasi dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).
Dalam rapat Komisi III DPR RI bersama BNN, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa kemarin (3/2/2026), Habib Aboe menilai peredaran narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan.
Ia menyoroti kuatnya jaringan narkoba yang diduga masih dikendalikan dari dalam lapas dan meminta kerja sama yang lebih serius antara BNN dan pihak pemasyarakatan.
“Saat ini jaringan narkoba sangat dominan, apalagi di lapas. Kerja sama dengan pihak lapas harus benar-benar serius untuk mengungkap induk jaringan di dalamnya,” kata Habib Aboe.
Mantan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini, juga mendorong aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman berat kepada bandar narkoba sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia menilai penindakan tegas diperlukan untuk menimbulkan efek jera.
Menurut dia, penanganan kasus narkoba tidak boleh dilakukan setengah hati, mengingat besarnya dampak sosial yang ditimbulkan bagi masyarakat.
Ancaman Peredaran Narkoba
Selain menyoroti penindakan, Habib Aboe mengapresiasi capaian BNN dalam operasi pemberantasan narkoba. Ia menyebut BNN telah melakukan ratusan operasi penindakan serta berhasil membongkar puluhan jaringan narkoba. Namun, ia mengingatkan bahwa ancaman peredaran narkoba masih sangat besar, khususnya dari jaringan internasional.
“Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, terdapat puluhan jaringan narkoba internasional yang beroperasi di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menjadi target pasar narkoba global,” katanya.
Ia mencontohkan jumlah barang bukti yang berhasil disita aparat, seperti sabu seberat lebih dari 4 ton dan ganja lebih dari 2 ton. “Ini angka yang sangat besar dan menunjukkan Indonesia sedang menghadapi situasi darurat narkoba,” ujar Habib Aboe lagi.
Ia juga menyoroti temuan laboratorium clandestine narkoba di sejumlah daerah yang memperkuat indikasi berkembangnya produksi narkoba di dalam negeri.
Selain itu, Habib Aboe meminta penjelasan BNN terkait strategi penanganan narkoba, khususnya mengenai keseimbangan antara pendekatan penindakan (supply reduction) dan pencegahan serta rehabilitasi (demand reduction).
Ia menilai keberhasilan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang diungkap, tetapi juga dari penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba dan dampak sosial di masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Habib Aboe juga menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya di berbagai kalangan, termasuk remaja dan pekerja di sektor tertentu. Ia mengingatkan tren penggunaan zat baru seperti nitrous oxide atau “whipping” yang dinilai semakin populer di kalangan anak muda.
Di sisi lain, Habib Aboe meminta klarifikasi terkait usulan pengadaan sarana drug signature analysis senilai Rp55,74 miliar. Ia mempertanyakan kemampuan alat tersebut dalam mendeteksi jaringan sindikat internasional dan mengidentifikasi jenis narkotika baru yang masuk ke Indonesia.
Habib Aboe pun berharap, penguatan sarana dan strategi BNN dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba di Tanah Air, sekaligus menekan angka penyalahgunaan narkotika di masyarakat. ***
