DCNews, Jakarta – Ketergantungan yang kian besar pada sektor jasa dan impor, disertai melambatnya kinerja industri manufaktur, memunculkan sinyal peringatan serius bagi arah ekonomi Indonesia. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai gejala deindustrialisasi dini bukan sekadar isu sektoral, melainkan ancaman nyata bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang nasional.
Chusnunia mendorong pemerintah untuk segera memperkuat integrasi rantai pasok dalam negeri serta membangun ekosistem industri nasional yang terhubung dari hulu ke hilir. Menurut dia, langkah tersebut harus dibarengi dengan peningkatan investasi manufaktur domestik agar basis industri Indonesia tidak terus tergerus.
Fenomena deindustrialisasi, kata Chusnunia, tercermin dari perlambatan pertumbuhan sektor industri, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga tingginya ketergantungan terhadap barang impor. Kondisi ini berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi, terutama karena sektor manufaktur selama ini menjadi penggerak utama penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas.
“Pertumbuhan ekonomi setiap negara sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan industri yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas,” ujar Chusnunia di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Ia mengakui perkembangan sektor jasa, termasuk ekonomi gig, telah memberikan bantalan sementara terhadap tekanan pengangguran. Namun, menurutnya, sektor tersebut tidak dapat menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
“Ekonomi gig hanya menjawab kebutuhan jangka pendek. Tanpa industri manufaktur yang kuat, produktivitas nasional akan sulit meningkat secara berkelanjutan,” katanya.
Chusnunia memetakan sejumlah faktor struktural yang mendorong deindustrialisasi, mulai dari minimnya investasi teknologi, keterbatasan infrastruktur industri, biaya logistik yang tinggi, rendahnya produktivitas tenaga kerja, hingga pola ekonomi yang masih bergantung pada ekspor bahan mentah.
Penurunan kontribusi industri terhadap perekonomian, lanjut dia, mengindikasikan Indonesia bergeser terlalu cepat ke sektor jasa sebelum mencapai tingkat industrialisasi yang optimal. Jika dibiarkan, kondisi ini berisiko menjebak Indonesia dalam stagnasi ekonomi.
Karena itu, ia meminta pemerintah mengarahkan ulang kebijakan hilirisasi agar tidak semata bertumpu pada industri ekstraktif berbasis komoditas, tetapi juga menyasar industri padat karya yang bernilai tambah tinggi.
“Tujuannya jelas: menciptakan lapangan kerja formal, meningkatkan produktivitas nasional, dan mendorong kenaikan pendapatan rumah tangga,” ujar Chusnunia.
Selain kebijakan industri, ia menekankan pentingnya penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang selaras dengan kebutuhan industri manufaktur.
“Indonesia harus membangun kembali sektor manufaktur yang kuat agar tidak terjebak dalam middle-income trap, ketika negara gagal naik ke level pendapatan tinggi karena lemahnya basis industri,” kata dia. ***
