DCNews, Jakarta – Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai mencerminkan penguatan diplomasi strategis Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai langkah tersebut sejalan dengan arah diplomasi Indonesia yang aktif, bermartabat, serta berorientasi pada kepentingan nasional dan stabilitas kawasan maupun global.
“Ini harus dipahami sebagai bagian dari konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif,” ujar Amelia di Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Menurut Amelia, Indonesia memandang setiap forum perdamaian internasional sebagai ruang strategis untuk memperjuangkan dialog, penyelesaian konflik secara damai, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta perlindungan warga sipil sesuai hukum internasional.
Ia menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian tidak dapat dimaknai sebagai keberpihakan terhadap kepentingan kekuatan tertentu.
“Sebaliknya, ini adalah upaya konstruktif agar suara negara-negara berkembang tetap hadir dan diperhitungkan dalam arsitektur perdamaian global,” kata dia.
Amelia menambahkan, Indonesia perlu terus menjaga posisi yang independen, kritis, dan solutif dalam setiap inisiatif perdamaian internasional. Hal tersebut, kata dia, penting agar seluruh langkah diplomasi tetap selaras dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan prinsip multilateralisme yang inklusif.
“Indonesia berkepentingan untuk tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga kontributor gagasan dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Bentuk Pengakuan Dunia
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap peran diplomasi Indonesia, khususnya dalam mendorong perdamaian di Palestina.
“Keanggotaan kita merupakan pengakuan terhadap posisi dan pandangan Indonesia mengenai perdamaian dunia, terutama di kawasan tersebut,” kata Sugiono dalam rekaman video yang diunggah melalui media sosial dan dipantau di Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Sugiono menjelaskan, Dewan Perdamaian Gaza resmi menjadi organisasi internasional setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam pembentukannya di sela agenda World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026) waktu setempat. ***
