DCNews, Jakarta — Ketika tekanan geopolitik global, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok pangan terus membayangi banyak negara, Indonesia memilih menempuh jalur berbasis komunitas. Induk Koperasi Wanita (INKOWAPI) bersama Sahabat Usaha Rakyat (SAHARA) kembali menggelar Gebyar Posko Pangan 2025, sebuah inisiatif yang menempatkan perempuan sebagai aktor utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Program yang didukung Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini digelar secara berkelanjutan hingga akhir 2025, dengan fokus membuka akses pangan berkualitas dan terjangkau sekaligus memperkuat ekonomi perempuan melalui UMKM pangan.
Ketua Umum INKOWAPI, Sharmila Yahya, mengatakan posko pangan bukan sekadar respons jangka pendek terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pangan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun women food security—ketahanan pangan berbasis pemberdayaan perempuan.
“Perempuan berada di garis depan sistem pangan, tetapi sering kali berada di posisi paling rentan. Melalui posko pangan, kami ingin memastikan perempuan bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga penggerak utama ketahanan pangan,” ujar Sharmila dalam keterangannya, Sabtu (20/12/2025).
Sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sharmila menyoroti fakta global bahwa lebih dari 60 persen kelompok yang sangat rentan terhadap kelaparan adalah perempuan dan anak perempuan. Ketimpangan akses terhadap lahan, modal, dan pelatihan membuat perempuan menghadapi risiko ganda di tengah krisis pangan dunia.
“Pemberdayaan perempuan di sektor pangan bukan isu sosial semata. Ini adalah strategi ekonomi dan pembangunan. Ketika perempuan diberi akses dan kesempatan, dampaknya langsung terasa pada gizi keluarga dan ketahanan pangan komunitas,” katanya.
Melalui Gebyar Posko Pangan 2025, INKOWAPI dan SAHARA membangun jaringan posko pangan yang dikelola UMKM perempuan di berbagai daerah. Posko ini berfungsi sebagai pusat distribusi pangan murah sekaligus ruang tumbuh bagi usaha perempuan, khususnya di tingkat rumah tangga dan komunitas.
Inisiatif ini juga diarahkan untuk mendukung agenda nasional penurunan stunting, dengan menempatkan perempuan sebagai penjamin utama gizi keluarga.
Menurut Sharmila, kebijakan pangan sering kali terlalu menekankan produksi skala besar, sementara peran perempuan dalam memastikan kualitas konsumsi keluarga kerap terabaikan.
“Ketahanan pangan tidak berhenti di sawah atau gudang logistik. Ia berakhir di meja makan keluarga, dan di sanalah peran perempuan menjadi penentu,” ujarnya.
Selain bazar pangan murah, Gebyar Posko Pangan 2025 diisi dengan berbagai kegiatan pendukung, seperti seminar pemanfaatan minyak jelantah menjadi bioavtur bersama Greenia, senam bersama, serta penguatan jaringan posko pangan nasional melalui kemitraan dengan SAHARA. Pendekatan lintas sektor ini mencerminkan upaya mengaitkan isu pangan dengan energi dan ekonomi rakyat.
Pemerintah Indonesia menargetkan masuk dalam 15 besar Global Food Security Index serta memperkuat posisi sebagai pemain penting ketahanan pangan dunia pada 2045. Program berbasis perempuan seperti posko pangan dinilai dapat menjadi fondasi penting untuk mencapai ambisi tersebut.
Di tengah lanskap global yang semakin tidak pasti, Gebyar Posko Pangan 2025 mengirimkan pesan yang jelas: masa depan ketahanan pangan Indonesia akan sangat ditentukan oleh sejauh mana perempuan diberi ruang, akses, dan peran strategis dalam sistem pangan nasional. ***
