DCNews, Semarang — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat langkah konkret mendorong penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya ini diharapkan mampu melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal dan praktik rentenir yang masih marak di daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan hal itu saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dalam puncak acara Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Jawa Tengah 2025 bertema “Jawara (Jangkau Warga Optimalkan Akses Keuangan)” di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Ahad kemarin (2/11/2025).
Menurut Sumarno, tantangan utama dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat adalah gencarnya tawaran pinjaman cepat dari rentenir maupun pinjol ilegal yang memanfaatkan kebutuhan dana pelaku usaha kecil.
“Kita memahami daya tarik pinjol dan rentenir sangat tinggi karena kemudahannya. Namun di balik itu ada risiko besar berupa bunga tinggi yang bisa menjerat pelaku usaha,” ujar Sumarno.
Ia menegaskan, Pemprov Jawa Tengah tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun sistem pembiayaan yang sehat. Kolaborasi lintas sektor dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri jasa keuangan dinilai penting untuk memperluas akses pembiayaan yang aman dan produktif bagi masyarakat.
“Melalui kerja sama yang solid, kita bisa memperkuat tata kelola dan memperluas inklusi keuangan di Jawa Tengah,” tambahnya.
Sumarno juga mengapresiasi langkah OJK yang memfokuskan program inklusi keuangan tahun depan pada kampung nelayan. Menurutnya, sektor ini perlu mendapat perhatian khusus karena banyak nelayan kesulitan ekonomi saat tidak melaut akibat cuaca ekstrem.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan komitmen OJK untuk memperluas akses keuangan bagi kelompok rentan seperti nelayan.
“Inklusi keuangan bagi nelayan penting agar mereka tetap bisa memberikan nafkah bagi keluarga, meski tidak melaut,” ujar Friderica yang akrab disapa Kiki.
Ia menambahkan, OJK menargetkan tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada tahun 2045. Saat ini, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 66,46%, sedangkan inklusi berada di angka 80%.
“Masih ada kesenjangan yang perlu kita kejar. Dengan sinergi berbagai pihak, termasuk BPS, kami optimistis gap ini bisa dipersempit,” ucapnya.
Kepala Kantor OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo menuturkan, selama pelaksanaan BIK 2025 di Jawa Tengah tercatat 828 kegiatan yang melibatkan 164.000 peserta dengan capaian nilai inklusi keuangan mencapai Rp852,98 miliar.
“Antusiasme masyarakat dan dukungan pemangku kepentingan menunjukkan semangat bersama dalam mewujudkan Jawa Tengah yang maju perekonomiannya dan sejahtera masyarakatnya,” pungkasnya. ***
