DCNews, Semarang — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini dinilai krusial dalam melindungi warga dari ancaman pinjaman online ilegal (pinjol) dan investasi bodong yang kian marak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan hal tersebut saat membuka kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2025 yang digelar di halaman Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Minggu (2/11/2025).
Ia mengapresiasi kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemprov Jateng dalam upaya memperkuat perlindungan bagi nasabah lembaga keuangan.
“Kalau boleh diibaratkan, OJK ini seperti Power Rangers—bertugas melindungi masyarakat dari ancaman keuangan yang bisa merugikan. Dana masyarakat di perbankan harus benar-benar dijaga karena risikonya tinggi,” ujar Sumarno.
Menurutnya, OJK berperan penting dalam memastikan lembaga keuangan daerah menerapkan Good Corporate Governance (GCG) agar kepercayaan publik tetap terjaga. Namun, ia mengakui masih ada tantangan besar di wilayah pedesaan, terutama di daerah dengan keterbatasan akses jaringan seluler (blank spot).
“Pemerintah daerah bersama OJK akan memperluas edukasi keuangan hingga ke pelosok, termasuk kepada para nelayan yang masih menghadapi tantangan kesejahteraan,” jelasnya.
Sumarno juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran investasi dengan imbal hasil tinggi tanpa logika. Ia menyamakan pola tipu daya investasi bodong dengan praktik perjudian.
“Kalau imbalannya terlalu besar, itu pasti tidak wajar. Biasanya seperti bandar judi—awalnya diberi untung supaya percaya, setelah itu baru dirugikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pinjaman online ilegal kini menjelma seperti “rentenir digital” yang memanfaatkan kemudahan akses teknologi untuk menjerat masyarakat. Karena itu, edukasi keuangan yang berkelanjutan menjadi kunci untuk melindungi masyarakat dari jebakan sistem keuangan yang tidak sehat. ***
