DCNews, Jakarta — Pemerintah Indonesia berjanji memperkuat pemulihan ekosistem gambut dan mangrove melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa agenda pemulihan tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga masa depan ekonomi dan daya saing global Indonesia.
“Investasi dalam pemulihan bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga mengurangi risiko bisnis, memperkuat ekonomi lokal, dan membuka akses menuju sertifikasi karbon,” kata Hanif saat membuka Forum Kolaborasi Pemulihan Ekosistem Gambut dan Mangrove 2025 di Jakarta, Kamis kemarin (2/10/2025).
Gambut: Sumber Karbon Raksasa yang Rentan
Indonesia menyimpan 13,36 juta hektare lahan gambut dengan cadangan karbon mencapai 57 gigaton. Namun, 3,3 juta hektare di antaranya rusak akibat drainase, konversi lahan, dan pembukaan dengan api.
Data 2018–2023 menunjukkan tanda-tanda perbaikan, dengan 3,07 juta hektare membaik. Namun, 2,5 juta hektare justru mengalami penurunan kualitas, sementara 18,72 juta hektare relatif stabil.
Menurut Hanif, tantangan utama ada di luar wilayah konsesi perusahaan, yang tidak terikat kewajiban hukum. “Justru area inilah yang paling rentan mengalami degradasi,” ujarnya.
Sejak 2015, KLH menjalankan Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di 332 desa. Strategi 3R (rewetting, revegetasi, revitalisasi) terbukti efektif, dengan hanya tiga desa masih mengalami kebakaran berulang.
Pemerintah kini memetakan 2.354 desa prioritas pemulihan. Sebanyak 1.450 desa berada di zona buffer lima kilometer dari konsesi perusahaan, sementara 904 desa berada di luar zona tersebut.
Mangrove: Penyangga Pesisir yang Terancam
Selain gambut, Indonesia juga memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia, sekitar 3,44 juta hektare. Namun, hampir 769 ribu hektare dalam kondisi terdegradasi.
Sejak 2020, pemerintah telah memulihkan lebih dari 85 ribu hektare mangrove. Dukungan internasional dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menambah sekitar 14 ribu hektare.
Untuk memperkuat upaya ini, KLH meluncurkan Program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) yang menempatkan masyarakat pesisir sebagai motor utama. Pemerintah juga menyiapkan peta jalan, regulasi, dan inventarisasi lokasi prioritas.
Sertifikasi dan Pasar Karbon
Pemerintah mendorong keterlibatan dunia usaha melalui peningkatan kapasitas pengelolaan hidrologis gambut. Hanif menyebut, perusahaan yang berpartisipasi akan memperoleh sertifikat pemulihan ekosistem yang dapat digunakan sebagai pengakuan dalam target net zero emission serta peluang pasar karbon.
“Kolaborasi ini bukan sekadar menanam pohon atau membangun sekat kanal. Ini tentang masa depan anak-anak kita, masa depan bisnis, dan masa depan bumi,” kata Hanif. ***
