DCNews, Jakarta — Ribuan kasus keracunan massal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu evaluasi besar-besaran pemerintah. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan perlunya pengawasan ketat dari ahli gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tragedi serupa tidak kembali terjadi.
“Selama ini ahli gizi di setiap SPPG tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau mereka bekerja optimal, keracunan tidak akan terjadi. Dengan adanya evaluasi, kami berharap peran ahli gizi kembali dijalankan secara penuh,” ujar Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Kasus ini sebelumnya mendapat perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto, yang memanggil sejumlah menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Minggu (28/9). Dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan keselamatan anak-anak adalah prioritas utama, sekaligus memerintahkan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola MBG, mulai dari prosedur kebersihan hingga standar pengolahan makanan.
Sebagai langkah darurat, pemerintah menutup sementara puluhan dapur MBG yang bermasalah. Presiden juga mewajibkan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), dipimpin chef terlatih, serta dilengkapi alat rapid test untuk memastikan keamanan makanan. Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) pun akan dilibatkan dalam inspeksi rutin.
Data Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mencatat, hingga Jumat (26/9), total 7.368 siswa menjadi korban keracunan. Menyusul temuan itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan 56 dapur penyedia MBG untuk evaluasi menyeluruh.
Yahya menekankan, pengawasan tidak boleh berhenti pada formalitas sertifikasi. “Yang paling penting adalah mutu menu dan kualitas pengawasan di lapangan. Sertifikat higienis harus menjadi jaminan nyata, bukan sekadar stempel administratif,” tegasnya.
Komisi IX DPR berkomitmen mengawal transparansi dan tata kelola MBG, termasuk melalui laporan periodik serta pengawasan langsung di lapangan. “DPR akan memastikan setiap anak Indonesia menerima makanan bergizi yang aman, higienis, dan sesuai standar,” kata Yahya.
DPR juga telah menggelar audiensi dengan sejumlah lembaga masyarakat sipil, termasuk Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), CISDI, dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), untuk menyusun rekomendasi perbaikan MBG.
“Program ini sangat mulia untuk mencetak generasi emas 2045. Karena itu, semua pihak harus ikut mengawasi agar penyimpangan tidak terulang,” pungkas Yahya. ***
