DCNews, Surabaya — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperluas inklusi dan literasi keuangan hingga ke pelosok desa. Upaya ini disebutnya sebagai langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal yang marak menjerat warga.
Ajakan tersebut ia sampaikan saat menerima peserta Institutional Visit Program Pembekalan Calon Kepala OJK Angkatan 2 Tahun 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/9/2025).
Menurut Khofifah, penguatan desa devisa dan koperasi menjadi strategi konkret yang harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi keuangan.
“Menguatkan desa devisa sekaligus memperluas inklusi keuangan berarti memberi masyarakat akses pembiayaan yang aman. Bukan hanya soal ekspor kopi, kakao, atau rumput laut, tetapi juga soal melindungi warga desa dari pinjol ilegal,” katanya.
Desa devisa jadi motor ekspor baru
Jawa Timur saat ini memiliki 293 desa devisa dengan komoditas unggulan seperti kopi, kakao, teh, hasil laut, rempah, hingga fashion. Program tersebut tidak hanya mendorong peningkatan ekspor, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui produk yang berdaya saing global.
Beberapa desa bahkan dikenal sebagai pionir. Di Gresik, Kediri, dan Lamongan, pengrajin tenun berhasil menjadikan produk mereka sebagai identitas ekonomi kreatif daerah. Sementara di Sidoarjo, pengembangan desa devisa rumput laut telah terhubung dengan industri kosmetik internasional.
“Kalau desa diberi akses keuangan yang inklusif dan sehat, maka desa devisa bisa tumbuh menjadi motor ekspor baru,” tegas Khofifah.
Selain itu, transformasi menuju ekonomi hijau turut digerakkan lewat desa batik ramah lingkungan. Para pengrajin mulai beralih dari pewarna sintetis ke bahan alami sebagai bagian dari upaya mendukung target net zero emission 2060.
Kontribusi UMKM dan koperasi desa
Khofifah menekankan, kontribusi desa devisa dan UMKM menjadikan Jawa Timur tetap menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim mencapai Rp3.168,3 triliun, dengan UMKM menyumbang lebih dari 60 persen.
Selain desa devisa, Gubernur menyoroti keberadaan Koperasi Merah Putih yang menyalurkan bahan pokok langsung dari produsen ke masyarakat. Menurutnya, dukungan OJK sangat penting agar koperasi desa memiliki akses pembiayaan sehat dan mampu memutus rantai distribusi yang panjang.
“Koperasi Merah Putih bukan hanya wadah ekonomi, tapi juga strategi pemutusan rantai distribusi,” jelasnya.
Literasi keuangan hingga pesantren
Khofifah menambahkan, literasi keuangan harus diperkuat hingga ke sekolah, pesantren, dan pelosok desa untuk menekan praktik pinjol ilegal. Ia optimistis, strategi terpadu melalui desa devisa, koperasi, dan edukasi keuangan akan menjadi pondasi menuju Indonesia Emas 2045.
“Kalau desa kuat, koperasi sehat, dan masyarakat terlindungi, maka ekonomi desa akan menjadi pondasi kokoh menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. ***
