Trump Jadi “Investor Aktivis” Baru Amerika, Pemerintah Ambil Saham di Raksasa Teknologi dan Tambang

Date:

DCNews, Washington — Presiden Donald Trump semakin dalam mencampuri urusan korporasi Amerika Serikat (AS),dengan mendorong pemerintah mengambil alih sebagian saham perusahaan strategis. Setelah sebelumnya menguasai 15 persen saham MP Materials, produsen mineral langka, kini Gedung Putih resmi mendapatkan 10 persen saham Intel senilai USD 8,9 miliar.

Langkah ini menandai pergeseran besar dari tradisi pasar bebas AS menuju model state-managed capitalism atau kapitalisme yang dikendalikan negara, mirip dengan praktik di Rusia, Tiongkok, atau sebagian Eropa. Perubahan ini mengejutkan kalangan pebisnis Wall Street, yang kini sibuk menyusun strategi untuk menghadapi — atau setidaknya meredam — intervensi Trump.

“Nyaris setiap perusahaan yang menerima subsidi atau hibah pemerintah kini sedang waspada,” ujar Kai Liekefett, pakar hukum korporasi dari Sidley Austin, sebagaimana dikutip DCNews, Sabtu (23/8/2025).

Berbeda dengan kebijakan era krisis finansial 2008 yang memaksa pemerintah Obama mengambil saham bank dan produsen mobil yang terancam bangkrut, intervensi Trump justru menyasar perusahaan sehat yang menguasai sektor strategis. Nvidia dan AMD, misalnya, dipaksa menyerahkan 15 persen pendapatan dari pasar Tiongkok ke pemerintah AS demi tetap bisa berdagang di negara tersebut.

Trump membela kebijakan ini dengan alasan keamanan nasional. Intel, misalnya, telah menerima hibah sekitar USD 11 miliar lewat CHIPS Act untuk memperkuat industri semikonduktor dalam negeri.

“Ini bukan perusahaan panci dan wajan. Ini soal masa depan keamanan nasional,” kata seorang pejabat Gedung Putih.

Namun para ekonom dan sejarawan melihat kebijakan Trump sebagai preseden baru yang mengaburkan batas antara kepentingan negara dan kepentingan pasar. “Interpretasi paling keras: ini semacam pemerasan demi sukses,” kata David Sicilia, profesor emeritus sejarah di University of Maryland.

Meski harga saham Intel melonjak 5 persen setelah kesepakatan diumumkan, banyak analis khawatir dominasi pemerintah akan mendistorsi persaingan dan mengikis kepercayaan investor terhadap prinsip pasar bebas.

Pertanyaan yang kini menggantung di Wall Street: siapa lagi yang akan masuk daftar target Trump? Dan apa yang akan terjadi pada perusahaan yang menolak “mencium cincin” Presiden? ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Persib Bandung Luncurkan Jersey Baru dan Perkenalkan 32 Pemain untuk Musim 2026/2027

DCNews, Bandung — Persib Bandung memasuki musim kompetisi 2026/2027...

RUU Perampasan Aset Dikebut, Fahira Idris Tekankan Pemulihan Aset Kejahatan

DCNews, Jakarta - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan...

DPRD Kalteng Dukung Bank Kalteng Kembangkan Paylater untuk Tekan Pinjol Ilegal

DCNews, Palangka Raya — Rencana Bank Kalteng mengembangkan layanan...

Harga Emas Antam Hari Ini, Rabu 26 Agustus 2026 Turun Rp18.000 Jadi Rp2,75 Juta per Gram

DCNews, Jakarta — Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk...