DCNews, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menaruh taruhan besar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Bagi pemerintahannya, keberhasilan perang melawan kemiskinan hanya mungkin terwujud jika negara memiliki data presisi yang terintegrasi.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Selada (19/8/2025) menyebut langkah Prabowo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN pada 2 Februari lalu bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi kebijakan sosial pemerintah ke depan.
“Pak Prabowo sangat ngotot agar kita punya sistem pendataan sosial ekonomi yang presisi dan terintegrasi,” ujar Fahri.
Menurut Fahri, data yang ada saat ini menunjukkan betapa besar pekerjaan rumah negara dalam sektor kesejahteraan. Dari total populasi, terdapat 2,38 juta orang atau 0,85 persen hidup dalam kondisi miskin ekstrem. Selain itu, 25 juta orang (9 persen) masuk kategori miskin dan 67 juta orang (24 persen) tergolong rentan miskin.
“Dengan angka tersebut, setiap program sosial pemerintah harus benar-benar tepat sasaran. Jika tidak, kebijakan hanya akan tumpang tindih antar-kementerian, subsidi salah sasaran, dan rakyat tetap terjebak dalam kemiskinan,” sebutnya.
Ia menyinggung temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan 10 juta rekening penerima subsidi bansos salah sasaran. Dari jumlah itu, sebanyak 41.000 rekening bahkan tercatat milik pegawai BUMN, dokter, hingga pengusaha.
“Lubang-lubang kebocoran subsidi semacam ini hanya bisa ditutup lewat digitalisasi data tunggal,” tambah mantan Wakil Ketua DPR RI itu lagi.
Dengan sistem berbasis digital, kata Fahri, setiap penerima manfaat akan ditentukan oleh data sesuai kriteria yang jelas, bukan karena faktor kedekatan dengan pejabat atau intervensi kekuasaan.
“Digitalisasi, menurutnya, juga akan memangkas interaksi langsung antara pemberi dan penerima bantuan yang rawan praktik penyimpangan,” ujarnya.
Sektor Perumahan Contoh Nyata
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu, juga menyinggung sektor perumahan sebagai contoh nyata tantangan besar di lapangan. Backlog kepemilikan rumah mencapai 10 juta keluarga, rumah tidak layak huni sekitar 20 juta keluarga, dan 6 juta keluarga bahkan tidak memiliki hunian.
“Program 3 juta rumah per tahun tentu tidak cukup. Dengan anggaran terbatas, sesuai arahan Presiden, kita harus merancang kebijakan yang efisien dan tepat sasaran berdasarkan skala prioritas,” ujarnya.
Bagi Fahri, DTSEN bukan hanya instrumen teknokratis, melainkan senjata utama Prabowo dalam menuntaskan agenda pro-rakyat.
“Kemerdekaan itu harus diterjemahkan dalam kesejahteraan rakyat. Dan perang melawan kemiskinan hanya bisa dimenangkan dengan data yang akurat,” pungkasnya. ***
