DCNews, Jakarta — Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) resmi meminta Badan Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengaudit data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ini diambil setelah Celios menemukan indikasi ketidaksesuaian antara data resmi pemerintah dan kondisi riil di lapangan.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan surat resmi telah dikirim ke United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission. Permintaan itu berfokus pada peninjauan kembali angka pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang dilaporkan BPS sebesar 5,12% secara tahunan (year-on-year).
“Tujuannya menjaga kredibilitas data BPS. Data ini menjadi acuan bagi penelitian akademik, analisis perbankan, pelaku usaha, UMKM, hingga masyarakat umum,” ujar Bhima dalam keterangan tertulis yang dikutip DCNews, Minggu (10/8/2025).
Celios menilai terdapat sejumlah kejanggalan. Salah satunya, pertumbuhan industri pengolahan dilaporkan tinggi, padahal Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli 2025 berada di zona kontraksi di angka 49,2. Angka ini merupakan bulan keempat berturut-turut di bawah ambang ekspansi 50,0, setelah April (46,7), Mei (47,4), dan Juni (46,9).
Bhima juga menyoroti penurunan kontribusi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 18,67% pada kuartal II 2025, dari 19,25% di kuartal sebelumnya. “Ini tanda deindustrialisasi prematur terus berlanjut,” ucapnya.
Ia menambahkan, kenaikan beban biaya dan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya semakin memperkuat keraguan atas klaim pertumbuhan 5,68% di sektor manufaktur.
Pola Pertumbuhan Tahunan
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menilai anomali juga terlihat dari pola pertumbuhan tahunan. Menurutnya, secara historis, kuartal dengan momen Ramadan-Idul Fitri biasanya mencatat pertumbuhan tertinggi, namun pada 2025, kuartal II justru lebih tinggi (5,12%) dibanding kuartal I (4,87%) yang bertepatan dengan Lebaran.
“Tidak ada momen yang memicu lonjakan konsumsi rumah tangga di kuartal II 2025. Bahkan indeks keyakinan konsumen turun dari 121,1 pada Maret menjadi 117,8 pada Juni,” kata Huda.
Celios menekankan pentingnya BPS tunduk pada Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi Komisi Statistik PBB. Direktur Kebijakan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar, memperingatkan bahwa data yang dilebih-lebihkan dapat menyesatkan kebijakan pemerintah.
“Kalau datanya terlalu optimistis, pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena mengira ekonomi baik-baik saja,” ujar Media.
Celios meminta PBB melakukan investigasi teknis terhadap metode perhitungan PDB Indonesia, membentuk mekanisme peer-review dengan pakar independen, dan mendorong reformasi transparansi di BPS. “Harapannya sederhana: pemerintah menghitung pertumbuhan ekonomi sesuai standar internasional SDDS Plus, sehingga datanya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. ***
