DCNews, Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menilai mahalnya harga tanah di perkotaan telah menggeser orientasi bisnis para pengembang perumahan. Alih-alih membangun rumah, banyak dari mereka kini beralih menjadi spekulan tanah.
“Banyak yang mengaku sebagai pengembang, padahal kenyataannya mereka bukan lagi menjual rumah, tetapi menjual tanah,” ujar Fahri dalam diskusi bertajuk People-First Housing: A Road Map From Homes To Jobs To Prosperity In Indonesia, di Jakarta, Senin (23/6/2025).
Menurut Fahri, harga tanah di kawasan perkotaan kini menyumbang sekitar 50 persen dari total harga rumah. Kondisi ini dinilainya tidak sehat karena mendorong pengembang menguasai lahan kosong dengan harapan nilai jual tanah terus meningkat, meskipun tidak dibangun apa pun.
“Itulah sebabnya mereka menguasai begitu banyak tanah di kota. Akibatnya, harga rumah melonjak dan tidak lagi terjangkau masyarakat,” katanya.
Fahri menyebut krisis keterjangkauan hunian semakin parah karena masyarakat yang bekerja di perkotaan sulit menemukan tempat tinggal yang dekat dan layak dengan harga masuk akal. Sementara itu, pengembang justru lebih fokus pada investasi lahan ketimbang membangun hunian.
Manfaatkan Aset Negara
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Fahri mengungkapkan pemerintah tengah merumuskan kebijakan pemanfaatan aset tanah negara yang tersebar di wilayah perkotaan. Aset tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun hunian vertikal murah yang bisa diakses oleh masyarakat kelas menengah dan bawah.
“Kami sedang mengusulkan agar aset negara dipakai untuk bangun hunian vertikal. Ini akan menekan spekulasi lahan dan memperluas akses masyarakat pada rumah yang layak dan terjangkau,” ungkap mantan Wakil Ketua DPR RI itu.
Dengan mengurangi beban harga lahan, lanjut Fahri, harga rumah secara keseluruhan dapat ditekan hingga 50 persen. Masyarakat pun dinilai akan lebih mudah menjangkau skema pembiayaan rumah, seperti kredit pemilikan rumah (KPR).
“Kalau harga rumah turun, akses terhadap pembiayaan jadi terbuka. Ini bukan cuma soal pembiayaan, tapi juga soal menciptakan kompetisi yang sehat. Kompetisinya nanti bukan soal siapa yang punya tanah lebih luas, tapi siapa yang punya teknologi dan kualitas bangunan terbaik,” pungkasnya. ***
