DCNews, Jakarta – Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan seluruh platform fintech peer to peer (P2P) lending terintegrasi dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) paling lambat 31 Juli 2025. Upaya ini diharapkan memperkuat sistem mitigasi risiko dan meningkatkan perlindungan konsumen.
Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik Djafar melalui keterangannya, Minggu (7/6/2025) mengungkapkan proses integrasi data antara fintech lending dengan SLIK OJK tengah berlangsung dan membutuhkan kesiapan teknis yang menyeluruh.
“Database borrower fintech itu sangat besar dan transaksinya kecil-kecil, jadi integrasinya perlu persiapan matang. Namun progresnya menggembirakan, kami sudah bekerja sama intensif dengan OJK sejak tahun lalu,” ujar Entjik.
Menurutnya, sejumlah penyelenggara fintech akan segera memasuki tahap uji coba langsung sistem SLIK dalam waktu dekat. “Targetnya, seluruh penyelenggara bisa terhubung ke dalam sistem SLIK tahun ini juga,” tambah Entjik.
Lebih jauh, integrasi ini diyakini bakal memperkuat disiplin pembayaran dari pengguna layanan fintech serta mengurangi angka kredit bermasalah. “SLIK akan jadi alat bantu untuk edukasi publik soal pentingnya membayar pinjaman tepat waktu,” ujar dia lagi.
Dari sisi regulator, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Mikro OJK, Agusman, menjelaskan bahwa kewajiban pelaporan ke SLIK baru akan berlaku efektif pada 31 Juli 2025. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No. 11 Tahun 2024.
Dorong Pemanfaatan Pusdafil
Selain SLIK, OJK juga mendorong pemanfaatan penuh Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) 2.0 yang telah mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2024. Pusdafil 2.0 merupakan sistem data terbaru yang berfungsi sebagai penghubung utama antara data fintech lending dengan SLIK OJK.
“Kolaborasi SLIK dan Pusdafil 2.0 diharapkan dapat meningkatkan kualitas data transaksi, memperkuat credit scoring, menurunkan tingkat wanprestasi (TWP90), dan tentu saja memberikan perlindungan lebih baik bagi konsumen,” ungkap Agusman dalam pernyataan resminya.
Sebagai bagian dari Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023–2028, fase implementasi sistem ini menjadi tonggak penting dalam pengawasan dan tata kelola sektor fintech di Indonesia. ***
