Pemerintah Luncurkan Koperasi Desa untuk Lawan Rentenir dan Pinjol Ilegal

Date:

DCNews, Jakarta — Pemerintah berupaya mengatasi jeratan rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang semakin membebani masyarakat desa melalui peluncuran program Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Budi Arie Setiadi, mengatakan inisiatif ini akan menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi warga desa, sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru.

Berbicara dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin Senin (26/5/2025), Budi menekankan bahwa masih banyak warga yang terpaksa meminjam kepada rentenir atau layanan pinjol ilegal demi memenuhi kebutuhan sehari-hari atau mendapatkan modal usaha.

“Yang tidak kalah penting, banyak masyarakat terjebak rentenir dan pinjol ilegal entah untuk kebutuhan pokok maupun modal usaha,” ujar Budi Arie di hadapan para anggota dewan.

Koperasi Desa Merah Putih, lanjut Budi, hadir sebagai alternatif yang aman dan berbasis komunitas. Skema pembiayaan yang ditawarkan mengadopsi sistem simpan pinjam koperasi dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan pinjaman komersial atau ilegal. Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan proses pinjaman dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat desa, tanpa syarat yang memberatkan.

“Kopdes akan memberikan penawaran pinjaman melalui mekanisme simpan pinjam yang lebih mudah dan bunga yang lebih terjangkau bagi warga desa,” ujarnya.

Tak hanya menyasar pembiayaan, program ini juga diyakini mampu menciptakan antara 1,6 hingga 2 juta lapangan pekerjaan baru. Target ini akan dicapai melalui pemberdayaan pelaku usaha desa, seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM, yang selama ini kerap terjepit dalam rantai distribusi tak adil akibat peran tengkulak.

Budi menambahkan, keberadaan koperasi desa diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mendorong kemandirian ekonomi lokal serta memperkuat posisi tawar produsen desa di pasar.

“Kami ingin mengembalikan koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat, dan Kopdes Merah Putih adalah langkah nyata menuju itu,” kata Budi menutup pernyataannya. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

UU Satu Data Indonesia: Jangan Biarkan Data Rakyat Menjadi Senjata Industri Pinjol

Oleh: Asep Dahlan (Konsultan Keuangan dan Pendiri Dahlan Consultants...

Status WhatsApp Debt Collector Berisi Kata-kata Kasar Berujung Laporan Pencemaran Nama Baik di Tegal

DCNews, Tegal – Unggahan status WhatsApp yang berisi rekaman...

Habiburokhman Singgung Watergate Indonesia saat Dorong RUU Penyadapan

DCNews, Jakarta - Praktik penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah...

UU Satu Data Indonesia Harus Hentikan Tumpang Tindih Data dan Lindungi Privasi Masyarakat

DCNews, Jakarta – Ketidakakuratan data pemerintah berpotensi membuat masyarakat...