DCNews, Purwokerto — Dalam upaya menekan maraknya kasus pinjaman online ilegal (pinjol) dan praktik judi daring di kalangan Aparatur Sipil Negara atau ASN, Pemerintah Kabupaten Banyumas menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto untuk menggelar sosialisasi literasi keuangan bagi ratusan ASN dan pegawai honorer, Senin (19/5/2025).
Bertempat di Pendopo Si Panji, kegiatan ini menghadirkan pemateri dari OJK Purwokerto, PT Pegadaian Area Purwokerto, dan Sekuritas Sinar Mas Cabang Purwokerto. Mereka memberikan pembekalan terkait pengelolaan keuangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan.
Wakil Bupati Banyumas, Dwi Asih Lintarti, dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan sebagai langkah preventif. Menurutnya, fenomena pinjol ilegal dan judi online tidak hanya menggerogoti ekonomi masyarakat, tetapi juga menjerat ASN yang kurang waspada dalam pengambilan keputusan finansial.
“Pengetahuan yang cukup akan membantu kita lebih berhati-hati dalam memilih produk keuangan, serta menghindari jebakan-jebakan yang merugikan secara pribadi maupun institusional,” kata Dwi Asih.
Ia menambahkan, ASN dituntut tidak hanya profesional dalam bekerja, tetapi juga cerdas dalam mengelola keuangan pribadi. Literasi keuangan, menurutnya, adalah pondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas.
Corong Literasi
Senada dengan itu, Kepala OJK Purwokerto, Haramain Billady, menegaskan bahwa ASN memiliki peran strategis sebagai agen edukasi keuangan di lingkungannya. Ia berharap, ilmu yang diperoleh dalam sosialisasi ini tidak hanya dimanfaatkan secara pribadi, tetapi juga disebarkan kepada keluarga dan masyarakat sekitar.
“ASN harus bisa jadi corong literasi. Jika ada tetangga atau kerabat yang tidak paham soal produk keuangan atau menjadi korban penipuan, mereka bisa menjadi tempat bertanya yang kredibel,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan untuk memperkuat ketahanan ekonomi individu melalui edukasi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. ***
