DCNews, Jakarta – Legislator Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, melontarkan kritik keras terhadap penanganan infrastruktur di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, menyusul amblasnya badan jalan yang sebelumnya baru saja diperbaiki melalui pengaspalan oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta.
‎Nabilah menilai, kejadian tersebut mencerminkan adanya persoalan serius dalam perencanaan, pengawasan, dan koordinasi teknis antarinstansi di lapangan. Pasalnya, sebelum pengaspalan dilakukan, lokasi itu juga telah melalui pengecekan saluran oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.
‎Menurut dia, kondisi jalan yang kembali rusak setelah diperbaiki tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa, terlebih karena berpotensi membahayakan keselamatan warga yang melintas.
‎”Kalau jalan yang baru diperbaiki kemudian kembali amblas, berarti ada persoalan serius dalam perencanaan dan pengawasan pekerjaan. Ini bukan sekadar soal tambal jalan, tetapi menyangkut kualitas kerja pemerintah,” ujar Nabilah dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5/2026).
‎Sebagai legislator dari daerah pemilihan Jakarta Selatan yang mencakup wilayah Lenteng Agung, Nabilah menegaskan, pola kerja tambal sulam tanpa penyelesaian akar masalah hanya akan membebani anggaran daerah tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
‎Ia menekankan warga membutuhkan perbaikan infrastruktur yang tuntas, terintegrasi, dan memiliki kualitas jangka panjang, bukan pekerjaan yang hanya bertahan sementara.
‎”Masyarakat tidak butuh perbaikan yang hanya bertahan hitungan hari. Yang dibutuhkan adalah pekerjaan yang benar-benar tuntas, terintegrasi, dan memiliki kualitas,” tegasnya.
‎Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyoroti lemahnya sinkronisasi antara pekerjaan jalan dan saluran yang selama ini dinilai masih berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, setelah satu dinas menyelesaikan pekerjaan, muncul persoalan baru yang justru memicu kerusakan kembali.
‎Karena itu, Nabilah meminta dilakukan audit teknis terhadap pekerjaan di lokasi jalan amblas tersebut. Audit dimaksud mencakup evaluasi kualitas pengerjaan, kondisi struktur tanah, hingga sistem drainase bawah jalan yang diduga belum tertangani secara optimal.
‎”Jangan sampai uang rakyat terus dipakai untuk memperbaiki titik yang sama berulang kali karena lemahnya koordinasi dan pengawasan,” ujarnya.‎
‎Selain audit, Nabilah juga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur di lapangan. Menurut dia, pengerjaan tidak boleh hanya mengejar penyelesaian administratif, tetapi juga harus menjamin kualitas dan keamanan bagi masyarakat.
‎”Kita sedang bicara soal keselamatan warga dan kredibilitas pemerintah. Infrastruktur tidak boleh dikerjakan asal jadi,” pungkas Nabilah. ***
