DCNews, Mataram — Di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap ancaman perlambatan ekonomi global dan gejolak sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat memastikan kondisi ekonomi nasional maupun daerah masih berada dalam jalur yang stabil. OJK meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh opini yang menyebut Indonesia berada di ambang krisis ekonomi.
Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, menegaskan sektor jasa keuangan Indonesia hingga Mei 2026 masih menunjukkan fundamental yang kuat. Pernyataan itu disampaikan dalam Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) NTB di Mataram, Jumat (29/5/2026).
Menurut Rudi, berbagai indikator utama perbankan nasional masih mencatatkan pertumbuhan positif. Kredit perbankan nasional tumbuh sekitar 9 persen secara tahunan atau year on year (yoy), sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat sekitar 13 persen.
“Ekonomi nasional ini masih terjaga stabil. Jadi bapak ibu jangan tergiring opini bahwa kita akan krisis. Kita semua harus menjaga supaya tidak terjadi krisis, karena kalau sampai krisis yang repot bukan hanya perbankan dan ekonomi, tetapi juga bisa berdampak sosial kemasyarakatan,” kata Rudi.
Ia menjelaskan, pertumbuhan kredit hampir merata di berbagai wilayah Indonesia, termasuk kawasan Bali-Nusa Tenggara yang tumbuh sekitar 8 persen. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha masih bergerak positif.
Dari sisi intermediasi perbankan, rasio pinjaman terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat berada di level sehat sebesar 84,64 persen. Sementara profitabilitas industri perbankan juga dinilai tetap solid dengan Return on Assets (ROA) di kisaran 4 persen.
Ketahanan modal perbankan nasional juga disebut masih sangat kuat. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat mencapai 25,09 persen, jauh di atas batas minimum regulator.
“Dari sisi permodalan sangat terjaga. Profil risiko juga masih aman, terlihat dari rasio kredit bermasalah atau NPL gross di kisaran 2,14 persen dan net sekitar 0,83 persen,” ujarnya.
Tak hanya sektor perbankan, OJK juga mencatat perkembangan positif pada industri jasa keuangan nonbank. Industri dana pensiun tumbuh sekitar 6,71 persen, sementara sektor asuransi mulai pulih dan kembali mencatatkan pertumbuhan positif pada Maret 2026 setelah sebelumnya mengalami tekanan.
Pada sektor pembiayaan, pertumbuhan tercatat sebesar 0,61 persen dengan rasio kredit bermasalah sekitar 2,83 persen. Adapun layanan pinjaman daring atau fintech lending terus mengalami peningkatan dengan outstanding pembiayaan mendekati Rp100 triliun dan pertumbuhan mencapai 26,25 persen.
Di sektor aset digital, jumlah pengguna kripto nasional juga meningkat dari sekitar 20 juta menjadi 21 juta pengguna. Meski demikian, nilai transaksinya masih relatif kecil dibandingkan keseluruhan sektor jasa keuangan nasional.
Khusus di NTB, OJK mencatat penyaluran kredit tumbuh 6,67 persen dengan pertumbuhan DPK sebesar 5,32 persen. Pertumbuhan kredit terutama ditopang sektor non lapangan usaha serta pertambangan.
Meski kondisi umum dinilai masih aman, OJK NTB mengingatkan adanya sejumlah tantangan yang tetap perlu diwaspadai. Salah satunya adalah kenaikan rasio kredit bermasalah atau NPL/NPF, terutama pada sektor konstruksi.
Rudi juga menjelaskan peningkatan LDR di NTB terjadi karena laju pertumbuhan kredit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penghimpunan dana masyarakat. Kondisi itu membuat kebutuhan pembiayaan perbankan di NTB turut ditopang likuiditas dari luar daerah.
Dalam forum tersebut, OJK NTB turut menegaskan komitmennya memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja. ***
