DCNews, Bogor — Di tengah teriakan “kredit saya macet” yang menggema di halaman Pemerintah Kabupaten Bogor, puluhan warga dari wilayah barat kabupaten itu menyuarakan satu hal yang sama: kehilangan sumber penghidupan sejak aktivitas tambang dihentikan. Demonstrasi yang digelar Senin (4/5/2026) itu menjadi potret nyata tekanan ekonomi yang kini merembet menjadi krisis sosial di tingkat rumah tangga.
Aksi yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang bukan sekadar unjuk rasa biasa. Di balik spanduk tuntutan, tersimpan kisah dapur yang mulai kosong, cicilan yang menumpuk, hingga keluarga yang berada di ambang perpecahan.
Heru (23), pekerja tambang asal Desa Batujajar, Kecamatan Cigudeg, menjadi salah satu wajah dari krisis tersebut. Sebelum penutupan tambang pada September lalu, ia bekerja sebagai pengatur lalu lintas truk muatan—dikenal sebagai “bogeg”—dengan penghasilan harian antara Rp100 ribu hingga Rp200 ribu.
Tanpa pemasukan tetap, Heru terpaksa beralih ke pinjaman online untuk bertahan hidup. Pinjaman awal sebesar Rp4 juta yang digunakan untuk kebutuhan Lebaran menjadi awal dari lingkaran utang yang kian membesar.
“Sekarang tidak ada pemasukan. Terpaksa pinjam ke pinjol, istilahnya tutup lubang gali lubang,” ujarnya.
Tekanan finansial itu tidak hanya datang dalam bentuk angka. Teror penagihan mulai berdatangan melalui telepon dan pesan singkat, memperparah beban psikologis yang ia tanggung.
“Mereka bilang mau datang, tapi saya bingung harus bayar bagaimana,” katanya.
Situasi tersebut perlahan menggerus kehidupan pribadinya. Heru mengakui, hubungan rumah tangganya mulai retak, dipicu konflik yang berulang akibat tekanan ekonomi.
Cerita serupa datang dari Nia (38), warga lainnya yang terdampak langsung. Ia menggambarkan perubahan hidup yang drastis sejak tambang ditutup. “Semua berubah sejak ada dampak penutupan itu,” katanya.
Sebelumnya bergantung pada aktivitas tambang, Nia kini harus melakukan berbagai pekerjaan serabutan—mulai dari mengumpulkan batu di sungai hingga mencuci—demi menyambung hidup. Namun, pendapatan yang tidak menentu membuat kebutuhan dasar tetap sulit terpenuhi.
Di tengah keterbatasan, ia pun mengambil jalan yang sebelumnya tak pernah terpikirkan: berutang. “Saya pinjam sekitar Rp2,5 juta. Tidak ada pilihan lain,” ujarnya.
Tekanan ekonomi itu bahkan nyaris meruntuhkan rumah tangganya. “Saya hampir cerai karena kondisi ini,” kata Nia mengakui.
Dampak krisis juga dirasakan anak-anak mereka. Keterbatasan biaya memaksa sebagian anak berhenti sekolah, sebagian lainnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Koordinator aksi, Asep Fadhlan, menilai kondisi di tiga kecamatan tersebut telah memasuki tahap darurat sosial-ekonomi. Ia menyebut peningkatan angka kriminalitas sebagai salah satu dampak lanjutan dari terhentinya aktivitas tambang.
“Sudah banyak kasus pencurian dan curanmor. Ini efek langsung dari hilangnya mata pencaharian,” ujarnya.
Menurut Asep, masyarakat tidak mudah beralih ke sektor pekerjaan lain karena keterbatasan keterampilan. Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret, baik dengan membuka kembali aktivitas tambang secara terkontrol maupun menyediakan alternatif pekerjaan yang layak.
“Kalau tambang ditutup, harus ada solusi. Kalau tidak, kondisi ini akan terus memburuk,” katanya.
