DCNews, Jakarta — Di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional yang terus bergerak, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) bersiap menggelar konsolidasi besar organisasi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I pada 15–17 Mei 2026 di Bandung, Jawa Barat.
Agenda tersebut bukan sekadar pertemuan rutin organisasi, melainkan momentum strategis untuk merumuskan arah politik dan penguatan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, khususnya di sektor energi dan stabilitas ekonomi. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 SOKSI.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DEPINAS) SOKSI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan pemilihan Jawa Barat sebagai lokasi penyelenggaraan didasarkan pada kontribusi signifikan wilayah tersebut terhadap Partai Golkar, terutama dalam perolehan kursi legislatif.
“Jawa Barat merupakan lumbung suara Golkar, dengan kontribusi besar, termasuk 17 kursi di DPR RI. Ini menjadi bentuk apresiasi kami,” ujar Misbakhun dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Misbakhun memastikan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, akan hadir dalam rangkaian acara tersebut. Kehadiran Bahlil dinilai penting untuk memberikan arah kebijakan, terutama terkait isu energi nasional.
Dalam forum Rakernas dan Rapimnas, SOKSI akan mematangkan sejumlah rekomendasi politik, termasuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah fluktuasi harga minyak dunia.
“Kami ingin memberikan dukungan politik yang kuat terhadap kebijakan subsidi energi, pangan, dan LPG. Ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat,” kata Misbakhun, yang juga menjabat Ketua Komisi XI DPR.
Ia menilai langkah pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi merupakan keputusan strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dan melindungi masyarakat dari tekanan eksternal.
Selain isu ekonomi, SOKSI juga menyoroti dinamika politik nasional, termasuk maraknya serangan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berpotensi menimbulkan keresahan publik.
“Silakan kritik pemerintah, tetapi jangan menyerang pribadi pemimpin dengan informasi yang tidak faktual atau menyesatkan,” ujar Misbakhun.
Ia menekankan pentingnya menjaga etika dalam berpolitik serta mendorong penyampaian kritik yang konstruktif dan berbasis data. Menurutnya, pendidikan politik yang sehat menjadi kunci untuk memperkuat demokrasi.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, SOKSI terus mengandalkan program Pendidikan Politik Kader Bangsa (P2KB) sebagai sarana kaderisasi. Program ini disebut telah melahirkan banyak tokoh nasional, mulai dari anggota legislatif hingga kepala daerah.
“P2KB adalah program unggulan kami dalam mencetak kader bangsa yang berkontribusi di berbagai level kepemimpinan,” kata Misbakhun. ***
