DCNews, Bandung — Di tengah meningkatnya biaya hidup dan ketidakpastian pendapatan, masyarakat di Jawa Barat kian bergantung pada pinjaman online (pinjol) sebagai solusi keuangan jangka pendek. Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan, provinsi ini mencatat total utang pinjol terbesar secara nasional, mencapai Rp23,94 triliun per Desember 2025.
Lonjakan tajam ini mencerminkan perubahan pola konsumsi dan akses pembiayaan masyarakat, khususnya di wilayah padat penduduk dan kawasan penyangga ibu kota seperti Bandung dan Bekasi. Dengan populasi usia produktif yang besar, kebutuhan akan dana cepat mendorong penetrasi layanan fintech lending semakin luas.
Kemudahan akses, proses pencairan yang cepat, serta persyaratan yang relatif ringan menjadikan pinjol sebagai alternatif instan dibandingkan kredit perbankan konvensional. Namun, di balik kemudahan tersebut, tersimpan risiko finansial yang tidak kecil.
Pengamat ekonomi dan perbankan, Muhammad Syarif Perangin-angin, menilai tingginya akumulasi utang pinjol ini menjadi indikator tekanan ekonomi yang kian dirasakan rumah tangga kelas menengah ke bawah.
“Angka Rp23,94 triliun ini bukan sekadar statistik, melainkan sinyal adanya ketergantungan pada pembiayaan jangka pendek yang berisiko tinggi,” ujar Syarif, Sabtu (25/4/2026).
Menurut dia, kenaikan biaya hidup, pendapatan yang tidak stabil, serta keterbatasan akses terhadap kredit formal menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat beralih ke pinjaman online, termasuk yang menawarkan bunga tinggi.
Tanpa diimbangi literasi keuangan yang memadai, kondisi ini berpotensi menyeret masyarakat ke dalam siklus utang berulang yang sulit diputus.
Otoritas Jasa Keuangan secara konsisten mengimbau masyarakat agar hanya menggunakan layanan pinjol yang terdaftar dan berizin resmi, serta memahami risiko sebelum mengajukan pinjaman.
Di sisi lain, Syarif menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam merespons fenomena ini. Ia mendorong adanya kebijakan yang memperluas akses pembiayaan yang lebih sehat dan terjangkau, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Intervensi kebijakan diperlukan agar masyarakat tidak terus bergantung pada skema pembiayaan berbiaya tinggi,” katanya.
Dengan tren utang digital yang terus meningkat, fenomena pinjol di Jawa Barat kini menjadi sorotan serius. Tanpa langkah mitigasi yang terukur, lonjakan ini berisiko menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga hingga tingkat regional. ***
